Konvensi Dalam Aturan Lingkungan Internasional Yang Berkaitan Dengan Perdagangan

Konvensi dalam Hukum Lingkungan Internasional yang Berkaitan dengan perdagangan : Selain WTO ternyata perjanjian perihal perdagangan duga di atur dalam beberapa konvensi yang behubungan dengan lingkungan, hal ini dimaksudkan untuk lebih mengatur perdagangan biar sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hal ini diatur dalam pasal 12 Deklarasi Rio.

Convention on International Trade of Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)

CITES ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973 di Washington D.C. yang ketika itu penandatangan konvensi ini berjumlah 21 negara. Melalui konvensi ini, setiap negara peserta wajib menjalankan ketentuan-ketentuan di dalamnya yang akan diaplikasikan melalui Peraturan Nasional. CITES merupakan suatu konvensi yang mengatur perdagangan Internasional dan sebagai media konservasi terhadap tanaman dan fauna yang terancam punah. Hal ini dilakukan untuk melindungi spesies-spesies yang dilindungi dan memaksimalkan kegunaannya bagi insan di masa kini dan masa yang akan datang. Konvensi yang sudah telah diratifikasi oleh 173 negara, semenjak Oman meratifikasinya pada tanggal 13 Maret 2008, dianggap sebagai Magna Charta for Wildlife.

Tujuan utama dari konvensi ini yaitu untuk mencegah dan membatasi perdagangan komersial internasional terhadap spesies-spesies yang terancam punah atau produk-produk lain yang dihasilkannya. Konvensi tersebut tidak hanya melindungi flora, namun juga fauna yang terancam kepunahan.Spesies-spesies ang mempunyai kemungkin terancam terhadap kepunahan diklasifikasikan kedalam salah satu dari tiga appendiks yang terdapat di dalam CITES,dan spesies tersebut menjadi subjek dari sistem perijinan impor dan ekspor.

Terbentuknya konvensi ini didasari oleh pertimbangan dari peserta konvensi yang menyadari bahwa banyak sekali variasi satwa dan tanaman liar yang ada merupakan penggalan dari sistem ekosistem bumi yang tidak terpisahkan. Hal tersebutlah yang membuat mereka harus dilindungi untuk generasi kini dan yang akan dating. Spesies-spesies tersebut mempunyai nilai penting dalam estetika, ilmu pengetahuan, budaya, rekreasi, dan ekonomi. Untuk mewujudkan hal ini maka kerjasama internasional menjadi sebuah faktor yang penting dan mendasar untuk membuat pertolongan bagi spesies yang terancam punah tersebut dari eksploitasi berlebihan yang diakibatkan oleh perdagangan Internasional. dan semenjak berlaku pada tahun 1975, tak ada lagi seekor spesies pun yang mengalami kepunahan.   

Pengklasifikasian Spesies

Dalam CITES pengklasifikiasian spesies didasarkan kepada apakah suatu spesies terancam punah (ditinjau dari populasi dan lain-lain). Secara umum berdasarkan CITES ada 3 klasifikasi, yaitu :

1. Spesies yang ternacam punah yang akan atau sanggup saja terpengaruh akhir perdagangan yang dilakukan (Annex I)

2. Spesies yang belum punah tapi kalau diperdagangkan secara besar-besaran akan mengalami kepunahan (Annex II)

3. Spesies yang belum punah tapi harus dilindungi untuk mencegah kepunahan akhir perdagangan (Annex III)

Pengaturan dan Klasifikasi perdagangan

Secara keseluruhan, CITES merupakan konvensi yang berlaku sebagai panduan umum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan segala jenis tanaman dan satwa liar yang hidup di alam bebas. CITES mengatur mengenai perizinan internasional, tindakan yang sanggup dilakukan oleh Negara anggota, perdagangan yang dilakukan oleh negara non-anggota, konferensi Negara peserta, korelasi antara aturan internasional dan peraturan domestik, dan amandemen terhadap konvensi itu sendiri.

Konvensi ini membagi pertolongan ke dalam tiga penggalan yang termasuk di dalam appendiks I, II, dan III yang setiap appendiks mengambarkan status spesies tersebut. Spesies yang di golongkan dalam Appendiks I yaitu segala spesies yang terancam yang mungkin diakibatkan oleh perdagangan internasional.

Appendiks II mengambarkan spesies ayang pada ketika ini belum terancam oleh kepunahan namun sanggup menjadi terancam apabila tingkat perdagangan terhadap spesies ini meningkat. Spesies dalam appendiks IIIadalah kategori spesies yang diatur dalam regulasi atau peraturan nasional negara anggota untuk menghindari bahaya terhadap kepunahan.

Sistem Perizinan Internasional

Pemberian izin ekspor dan impor

CITES mempunyai sebuah prosedur perizinan yang harus dipenuhi oleh negara anggotanya dalam melaksanakan ekspor dan impor terhadap suatu spesies tertentu yang termasuk di dalam daftar pertolongan CITES. Izin yang diberikanpun berbeda-beda pada setiap spesies tergantung pada kategorisasi terhadap spesies tersebut dalam apendiks CITES. Dalam konvensi ini terdapat tiga kelas kategorisasi terhadap spesies-spesies tersebut;

Izin ekspor dan impor untuk spesies dalam apendiks I

Segala spesies yang tercantum di dalam apendiks ini pada prinsipnya dihentikan diperdagangkan . Spesies-spesies yang tercantum di dalam apendiks pertama ini terancam oleh kepunahan akhir atau yang sanggup diakibatkan oleh perdagangan. Untuk spesies yang tercantum di dalam apendiks I tidak sanggup diperdagangkan kecuali untuk keadaan luar biasa, dan izin untuk melaksanakan ekspor harus dibuktikan melalui export permits yang dikeluarkan oleh management authority negara pengekspor.

Menurut pasal III ayat 2, pihak pengekspor harus memenuhi syarat (hal ini berlaku juga pada negara yang hendak melaksanakan ekspor ulang / re-export) :

(1) Pihak otoritas negara pengekspor telah menawarkan nasehat bahwa ekspor spesies tersebut tidak akan melukai specimen yang akan diekspor.

(2) Pihak otoritas menajemen meyakini spesies yang diperoleh bukanlah hasil dari penangkapan yang melanggar hokum pertolongan spesies liar.

(3) Pada proses pengapalan, harus dibuktikan bahwa kepada pihak otoritas administrasi bahwa tidak akan ada resiko terjadinya luka pada spesimen tersebut.

(4) Otoritas administrasi negara pengekspor juga harus meyakini bahwa izin impor atas spesimen tersebut telah diberikan oleh otoritas negara pengimpor.

Dalam masalah ekspor ulang, pesan tersirat dari otoritas ilmiah tidak diperlukan. Import permit sanggup dikeluarkan oleh management authority CITES apabila persyaratan yang diatur dalam pasal III ayat 3, yaitu:

(1) Otoritas ilmiah negara pengimpor telah menasehati bahwa impor dilakukan bukan untuk tujuan melukai specimen tersebut;

(2) Otoritas ilmiah negara pengimpor telah yakin bahwa Negara peserta sudah siap menawarkan tempat pertolongan dan perawatan;

(3) Otoritas administrasi negara pengimpor meyakini impor tersebut bukan untuk tujuan komersial.

Izin ekspor dan impor untuk spesies dalam apendiks II

Apendiks II mencakup spesies yang ketika ini belum terancam oleh kepunahan, namun sangat rentan terhadap kepunahan apabila perdagangan atas spesies ini tidak direlgulasi dan dilakukan pencegahan. Dalam hal perizinan untuk melaksanakan ekspor dan impor ketentuan yang belaku untuk spesies dalam apendiks II ini lebih ringan, yaitu hanya dengan memenuhi segala persyaratan pengekspor saja, namun tidak membutuhkan import permit.

Izin ekspor dan impor untuk spesies dalam apendiks III

Apendiks III merupakan kategori spesies yang dimasukan dalam daftar-daftar negara anggota CITES, di mana para anggota merasa bahwa spesies tersebut perlu dilindungi dan dibutuhkan kerjasama internasional untuk melindunginya. Dalam persyaratan spesies dalam apendiks III hanya membutuhkan export permit saja, dan tidak membutuhkan import permit.

Pengecualian persyaratan

Selain pengaturan di atas, terdapat pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan terhadap perdagangan terhadap binatang yang termasuk di dalam apendiks I, II, dan III. Persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan pasal VIII yaitu :

1) Spesimen terdapat di dalam teritori negara peserta dan dalam keadaan transit, dan spesimen berada di bawah pengawasan dinas pabean;

2) Ketentuan dalam pasal III, IV, dan V tidak berlaku terhadap spesimen yang mempunyai akibat–akibat terhadap personal atau duduk masalah rumah tangga. Atas pengecualian ini, juga terdapat pengecualian, yaitu bahwa pengecualian tidak berlaku kalau :

a. Dalam masalah spesimen dalam apendiks I, spesimen tersebut diperoleh oleh pemiliknya di luar negara tempat kediamannya, dan diimpor ke dalam negara tersebut.

b. Dalam masalah spesimen dikategorikan di dalam apendiks II, :

i. Spesimen tersebut diperoleh oleh pemiliknya di luar negara tempat kediamannya dan dalam suatu Negara di mana pemindahan dari alam bebas dilakukan;

ii. Spesimen tersebut diimpor ke dalam Negara kediaman pemiliknya;

iii. Negara di mana terjadi pemindahan dari alam bebas menuntut pengabulan export permit terlebih dahulu sebelum ekspor tehadap spesimen itu dilakukan.

3) Perdagangan dilakukan sebelum spesies tersebut dimasukkan ke dalam salah satu apendiks CITES;

4) Spesimen yang merupakan hasil dari penangkaran juga dikecualikan, spesimen yang didapatkan dari hasil penangkaran hendaknya dianggap sebagai spesimen dari spesies yang berada apendiks II;

5) Pengecualian juga berlaku kalau otoritas administrasi Negara pengekspor meyakini bahwa setiap spesimen dari spesies tanaman dan satwa merupakan hasil penangkaran atau pengembangbiakan secara sengaja;

6) Spesimen sebagai penggalan dari museum, ekspor untuk eksebisi, sirkus, sepanjang didaftarkan pada otoritas administrasi negara yang bersangkutan.

Covention on Biological Diversity (CBD)

Konvensi ini pertama kali berlaku pada tanggal 29 Desember 2003. Berbeda dengan konvensi-konvensi lainnya yang pada umunya mengatur mengenai pertolongan dan konservasi pada spesies dan habitat tertentu atau hanya berlaku pada suatu wilayah regional tertentu, CBD mengatur pertolongan alam secara internasional dan lebih menyeluruh. Pengertian “Biological Diversity” sangatlah luas.

Dalam pasal 8 CBD mengatur mengenai konservasi in-situ (Konservasi di dalam habitat aslinya) dan pasal 9 mengatur mengenai konservasi ex-situ (konservasi di luar habitat orisinil dari spesies tersebut), contohnya kebun binatang.

Pasal 8 CBD menyatakan bahwa :

(a) “Establish a system of protected area or areas where social measures need to be taken to consever biological diversity

(b) Develop,…, guidelines for the selection, establishment and management of protected area or areas…”

Melalui konvensi ini negara peserta didorong untuk membentuk daerah konservasi dan membuatkan aliran untuk penyeleksian, pembentukan, dan pengelolaan. Kawasan konservasi dilihat sebagai cara yang sempurna untuk menjaga keanekaragaman.

Konvensi ini mempunyai tiga tujuan utama yaitu:

i) Konservasi terhadap keanekaragaman,

ii) Pemanfaatan berkelanjutan dari komponen keanekaragaman tersebut melalui saluran ke sumber genetik tersebut,

iii) Alih teknologi yang sempurna guna, dengan pembiayaan yang memadai.

iv) Pembagian yang adil terhadap laba yang didapat dari pemanfaatan komponen sumber daya

Pasal yang terkait dengan perdangangan

Walaupun tidak mengatur secara langsung,namun ada beberapa pasal dalam CBD yang berakitan dengan perdagangan, terutama yang mengatur tentang, sumber daya genetik (Genetic Resources). Pasal yang terkait dengan perdagangan yaitu pasal 15 perihal saluran terhadap sumber daya genetik :

1. Recognizing the sovereign rights of States over their natural resources, the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is subject to national legislation.

2. Each Contracting Party shall endeavour to create conditions to facilitate access to genetic resources for environmentally sound uses by other Contracting Parties and not to impose restrictions that run counter to the objectives of this Convention.

3. For the purpose of this Convention, the genetic resources being provided by a Contracting Party, as referred to in this Article and Articles 16 and 19, are only those that are provided by Contracting Parties that are countries of origin of such resources or by the Parties that have acquired the genetic resources in accordance with this Convention.

4. Access, where granted, shall be on mutually agreed terms and subject to the provisions of this Article.

5. Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent of the Contracting Party providing such resources, unless otherwise determined by that Party.

6. Each Contracting Party shall endeavour to develop and carry out scientific research based on genetic resources provided by other Contracting Parties with the full participation of, and where possible in, such Contracting Parties.

7. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, and in accordance with Articles 16 and 19 and, where necessary, through the financial mechanism established by Articles 20 and 21 with the aim of sharing in a fair and equitable way the results of research and development and the benefits arising from the commercial and other utilization of genetic resources with the Contracting Party providing such resources. Such sharing shall be upon mutually agreed terms.

Disini memang disebutkan bahwa Negara mempunyai kedaulatan untuk membatasi saluran dalam sumberdaya genetik, namun dalam prekateknya sanggup saja Negara tersebut menawarkan saluran asalkan pihak yang membutuhkan tersebut membayar sejumlah biaya sebagai ganti di berikan saluran tersebut. 

Convention on Protection of World Cultural and Natural Heritage

Konvensi ini dibuat ketika perang yang terus-menerus berkecamuk di dunia (Perang Dunia I dan II) menimbulkan bahaya dan mengakibatkan kerusakan terhadap banyak tempat peninggalan sejarah. Benda benda bersejarah tersebut tidak hanya rusak namun juga hilang.

Karena hal tersebutlah maka muncul inspirasi untuk menawarkan pertolongan terhadap situs-situs bersejarah, baik yang tergolong di dalam Warisan Budaya maupun Warisan Alamiah (Cultural and Natural Heritage). International Union for Conservation of Nature (IUCN) mengajukan pembentukan sebuah konvensi internasional yang sanggup menawarkan pertolongan terhadap situs-situs tersebut.

Pada tahun 1972 dalam konvensi Unites Nations Conference on Human Environment (UNCHE), sebuah kiprah diberikan kepada UNESCO untuk memperluas rancangan konvensi tersebut, yang kemudian membuat The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1975.

Konvensi ini mempunyai misi mengidentifikasikan warisan alamiah dan budaya dunia. Selain itu konvensi bertujuan untuk memastikan keselamatan dan pertolongan terhadap warisan budaya dunia tersebut. Konvensi ini juga merupakan konvensi yang menggabungkan pengaturan antara warisan alamiah dan warisan budaya yang dianggap sebagai satu kesatuan warisan bersama dunia (common heritage of mankind).

Kyoto Protocol

Dalam Kyoto protocol hal yang bersinggungan dengan perdagangan yaitu mengenai Clean Development Mechanism (CDM), dimana setiap Negara harus mengurangi imbas rumah beling untuk mencegah Global Warming, namun Negara (maju) yang sanggup mengurangi imbas rumah kacanya kurang dari yang targetkan sanggup memperjualbelikan “jatah”-nya kepada Negara yang membutuhkan.

Basel Convention

Konvensi ini mengatur perihal perdagangan limbah lebih spesifik lagi mengenai ekspor-impor dan tata cara,pertanggung balasan apabila terjadi pencemaran, jadi sanggup dikatakan bahwa konvensi ini mengatur perihal perdagangan dan lingkungan sekaligus.

Sumber http://sharingilmupajak.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: