Konsep Anggaran Sektor Publik
Konsep Anggaran Sektor Publik : Anggaran merupakan pernyataan mengenai setimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran yakni proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan sektor swasta yang relatif lebih kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta anggaran merupakan cuilan dari diam-diam perusahaan yang tertutup bagi publik, namun pada sektor publik anggran merupakan hal yang harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang didanai dengan uang publik.
Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentanjumlah alokasi dana untuk tiap-tiap acara dan acara dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan staretgi dan perencanaan strategik selesai dilakukan. Anggaranmerupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan seni manajemen yang dibuat. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik :
· Aspek perencanaan
· Aspek pengendalian
· Aspek akuntabilitas
Pengertian Anggaran Sektor Publik
Anggaran publik berisi planning kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk planning perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang sederhana anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kodisi keuangan dari suatu organisasi yang mencakup informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang.
Secara singkat anggaran publik merupakan suatau planning finansial yang menyatakan :
1. Berapa biaya-biaya atas planning yang telah dibuat
2. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut
Pentingnya Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik dibentuk untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat ibarat listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dsbnya biar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang dibentuk pemerintah melalui anggran yang dibuat.
Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki oleh pemerintah yakni uang rakyat dan anggaran menunjukkkan planning pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah negra dan merupakan isyarat di masa yang akan datang.
Anggaran dan Kebijakan Fiskal Pemerintah
Kebijakan fiskal yakni perjuangan yang dilakukan pemerintah untuk mensugesti keadaan ekoomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal yakni anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik harsu sanggup memenuhi kriteria sbb :
· Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan impian masyarakat
· Menetukan penerimaan dan pengeluaran departemen-depatemen pemerintah, baik propinsi maupun daerah
Aliran uang yang terkait dengan acara pemerintahan akan mensugesti harga, lapangan kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan beban pajak yang harus dibayar atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Keputusan anggaran yang dibentuk pemerintah kawasan dan propinsi seharusnya sanggup merefleksikan prioritas pemerintah kawasan dan propinsi dengan baik.
Anggaran sektor publik penting lantaran :
1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran dibentuk lantaran adanya kebutuhan dan impian masyarakat yang terus berkembang, sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas.
3. Anggaran diharapkan untuk meyakinkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.
Fungsi Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu
1. Sebagai alat perencanaan
2. Alat pengendalian
3. Alat kebijakan fiskal
4. Alat politik
5. Alat koordinasi dan komunikasi
6. Alat penilaian kinerja
7. Alat motivasi
8. Alat membuat ruang publik.
Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning tool)
Anggaran meupakan alat pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibentuk untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerinta tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan dipakai untuk :
· Merumuskan tujuan serta sasarn kebijakan biar sesuai dengan visi,misi dan sasaran yang telah ditetapkan
· Merencanakan banyak sekali acara dan kegiatan untuk mencapai tuuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya
· Mengalokasikan dana pada banyak sekali acara dan kegiatan yang telah disusun
· Menetukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control tool)
Sebagai alat pengendalian anggaran memperlihatkan planning detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah biar pembelanjaan yang dilakukan sanggup dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak sanggup mengendalikan pemborosan pengeluaran. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati dan manajer publik lainnya sanggup dikendalikan lewat anggaran. Anggaran sektor publik sanggup dipakai untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif.
Sebagai alat penengendali manajerial, anggaran sektor publik dipakai untuk meyakinkan bahwa pemerintah masih mempunyai cukup uang untuk memenuhi kewajibannya, selain itu juga dipakai sebagai pemberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekrja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan.
Pengendalian anggaran publik sanggup dilakukan melalui 4 cara :
1. Membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang dianggarkan
2. Menghitung selisih anggaran
3. Menemukan penyebab yang sanggup dikendalikan dan tidak sanggup dikendalikan
4. Merivisi standar biaya atau sasaran anggaran untuk tahun berikutnya
Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal tool)
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal dipakai untuk alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik sanggup diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga sanggup dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran sanggup dipakai unrtuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga sanggup mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Anggaran Sebagai Alat Politik (Political tool)
Anggaran sanggup dipakai untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen direktur dan akad legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis tetapi lebih merupakan alat politik, karenanya pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition holding, keahlian negoisasi, pemahaman wacana prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui akan menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan dapat dipercaya pemerintah.
Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and Communication tool)
Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar cuilan dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan bisa mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh cuilan organisasi untuk dilaksanakan.
Anggaran Sebagai Alat Pinilaian Kinerja (Performance measurement tool)
Anggaran merupakan wujud komitmen dari publik holer (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja direktur akan dinilai berdasarkan pencapaian sasaran anggaran adan pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation tool)
Anggaran sanggup dipakai sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya biar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar sanggup memotivasi pegawai sasaran anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak sanggup dipenuhi,namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu gampang untuk dicapai.
Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Sphere)
Anggaran publik dilarang diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPR/MPR. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi tinggi dan banyak sekali organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang teroganisir akan mencoba mensugesti anggaran publik utnk kepentingan mereka., Kelompok lain dari kemasyarakat yang kurang terorganisasi akan mnyampaikan aspirasinya melaui proses politik yang ada. Pengangguran dan tuna wisma dan kelompok lain yang kurang terorganisasi akan gampang dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk memberikan bunyi mereka, mereka kan mengambil tindakan dengan jalan lain ibarat dengan tindakan massa, melaksanakan boikot dsbnya
Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik dibagi menjadi menjadi 2 yaitu :
1. Anggaran operasional
2. Anggaran Modal
Anggaran Operasional
Anggaran dipakai untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang sanggup dikatagorikan dalam anggaran operasional yakni belanja rutin yaitu belanja yang keuntungannya hanya untuk satu tahun anggaran saja dan tidak sanggup menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin lantaran pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun.
Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja manajemen umum dan belanja operasional dan pemeliharaan.
Anggaran Modal
Anggran modal memperlihatkan planning jangka penjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap ibarat gedung, peralatan, kendaraann, perabot dsbnya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan mengunakan pinjaman. Belanja modal yakni pengeluaran yang masa manfaatnmya lebih dari satu tahun anggran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.
Pada dasarnya pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, lantaran selutrhnya yakni milik publik. Dalam sebuah msyarakat yang demokratis rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui pemilihan umum. Politisi mentranslasikan mandat melalui tersebut melalui kebijakan dan acara yang memberi mamfaat lebih kepada pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Pemerintah mustahil memebuhi semua permintaan stake holdernya secara simultan, tetapi pemerintah akan menentukan acara yang menjadi prioritas. Disinilah fingsi anggaran yang akan dipakai sebagai alat politis dalam memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut.
Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik
Prinsip-prinsip anggaran sektor publik mencakup :
1. Otorisasi oleh legislatif
Anggaran publik harus menerima otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum dibelanjakan oleh eksekutif
2. Komprehensif
Anggaran harus memperlihatkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Karenanya adana anggaran non budgetair menyalahi prinsip anggran yang bersifat komprehensif
3. Keutuhan anggarani
Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus terhimpun dalam dana umum
4. Nondiscretionary Appropriation
Jumlah yang disetujui oleh legislatif harus termanfaat secaara ekonomis, efisien dan efektif
5. Periodik
Anggran bersifat periodik yang bersifat tahunan atau multi tahunan
6. Akurat
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dijadikan sebagi kantong-kantong pemborosan
7. Jelas
Anggaran hendaknya sederhanan dan gampang dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan
8. Diketahui publik
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik
APBD/APBN yang dipresentasikan setiap simpulan tahun dihadapan DPRD/DPR memperlihatkan informasi kepada masyarakat luas wacana acara yang direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan darimana acara tersebut dibiayai. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan :
· Membantu pemerintah mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar cuilan dalam lingkungan pemerintah
· Membantu membuat efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan
· Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja
· Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD/DPR dan masyarakat luas.
Faktor-faktor lebih banyak didominasi yang terdapat dalam proses penganggaran yakni :
· Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai
· Ketersediaan sumber daya (faktor produksi yang dimiliki pemnerintah)
· Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau target
· Faktor lain yang mmpengaruhi anggaran ibarat : munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial politik, petaka dsbnya.
Prinsip-Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran
Pokok-pokok prinsip siklus anggaran harus diketahui oleh penyelengara pemerintahan. Siklus anggaran tersebut ada 4 tahap :
· Tahap persiapan anggaran
· Tahap ratifikasi
· Tahap implementasi
· Tahap pelaporan dan evaluasi
Tahap persiapan anggaran
Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar talsiran pendapatan yang tersedia, yang perlu diperhatikan yakni sebelum menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dulu hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya kalau anggaran pendapatan diestimasi pada dikala bersamaan dengan pembuatan keputusan wacana anggaran pengeluaran.
Dalam problem estimasai yang perlu diperhatikan yakni terdapatnya faktor ketidakpastian yang cukup tinggi. Karenanya manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatau mata anggaran. Besarnya mata anggaran tergantung pada sistem anggaran yang digunakan.
Di Indonesia isyarat kebijakan pembangunan pemerintah sentra tertuang dalam dokummen perencanaan berupa GBHN, Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RAPETA).
Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah sentra dan perencanaan pembangunan kawasan secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 105 dan 108 tahun 2000. Pada pemerintah sentra penyusunan perencanaan pembangunan dimulai dari penyusunan PROPERNAS yang merupakan operasinalisasi GBHN. PROPERNAS tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk RENSTRA. Berdasarkan POPERNAS dan RENSTRA serta analisis fiskal dan makro ekonomi kemudian mulai dibentuk persiapan APBN dan RAPETA.
Sementara itu ditingkat kawasan (propinsi dan kab/kota) berdasarkan PP No. 108 pemerintah kawasan diisyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan kawasan yang terdiri atas PROPERDA (RENSTRADA). Dokumen tersebut diupayakan tidak meyimpang dari PROPERNAS dan RENSTRA yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Dalam PROPERDA di mungkinkan adanya pemfokusan prioritas pembanguann yang berbeda antara kawasan yang satu dengan yang lain. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. PROPERDA (RENSTRADA) yang dibentuk oleh pemerintah kawasan bantu-membantu dengan DPRD dalam kerangka waktu 5 tahun yang kemudian dijabarkan dalam pelaksanaannya dalam kerangka tahunan. Rincian RENSTRADA setiap tahunnya akan dipakai sebagai masukan dalam penyusunan REPETADA dan APBD.
Berdasarkan RENSTRADA yang telah dibentuk dan analisis kebijakan fiskal dan ekonomi daerah, berdasarkan ketentuan PP No. 105 tahun 2000 pemerintah kawasan bantu-membantu DPRD memutuskan arah kebijakan umum APBD, sesudah itu pemerintah kawasan memutuskan Strategi dan Prioritas APBD. REPETADA memuat acara pembanguan kawasan secara menyeluruh dalam satu tahun, juga memuat indikator kinerja yang terukur dalam jangka waktu satu tahun. Pendekatan ini diharapkan akan lebih memperjelas acara kerja tahuan pemerintah daerah, termasuk sasaran yang ingin dicapai dan kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut.
Penjabaran planning strategis jangka panjang dalam REPETADA tersebut dilengkapi dengan :
· Perimbangan-perimbangan yang barasal dari penilaian kinerja pemerintah kawasan pada periode sebelumnya
· Masukan dan aspirasi masyrakat
· Pengkajian kondisi yang dikala ini terjadi,sehingga bisa diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi
Proses pertencanaan arah dan kebijakan pembangunan kawasan tahunan (REPETADA) dan anggaran tahuan (APBD) pada hakekatnya merupakan perencanaan instrumnen kebijakan publik sebagai upaya peningktan pelayanan kepada masyarakat. APBD memperlihatkan implikasi dari anggaran REPETADA yang dibuat. Dengan demikian REPETADA merupakan kerangka kebijakan dalam penyediaan dana bagi APBD.
Tahap ratifikasi
Tahap ini melibatkan proses plotik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan direktur dituntut untuk mempunyai manejerial skill dan political skill, salesmanship dan coalition holdimg yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari direktur sangat penting dalam tahap ini, lantaran direktur harus mempunyai kemampuan untuk memperlihatkan argumen yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan yang disampaikan oleh legislatif.
Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran
Setelah disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya yakni pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus dimiliki oleh manajer keuangan publik yakni dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab membuat sistem akuntansi keuangan yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, bahkan sanggup dipercaya untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya.
Tahap pelaporan dan evaluasi
Tahap persiapan, pengesahan dan implementasi terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan penilaian terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan diharapkan tidak mempunyai masalah.
Sumber http://sharingilmupajak.blogspot.com
0 Response to "Konsep Anggaran Sektor Publik"
Posting Komentar