Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Perkembangan dan pembangunan ekonomi di Indonesia menerima perhatian dari seorang tokoh ekonomi berkebangsaan Indonesia yang berjulukan Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Sumitro beropini bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya yaitu pembangunan ekonomi baru. Oleh lantaran itu, perlu dilakukan perubahan struktur ekonomi dan sistem ekonomi kolonial ke dalam sistem ekonomi nasional.
Sumitro mencoba mempraktekkan pedoman tersebut pada sektor perdagangan. Sumitro juga beropini bahwa pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha. Bantuan dan bimbingan yang diberikan berupa pemberian kredit atau bimbingan faktual (nyata). Bantuan dan bimbingan itu diberikan mengingat bahwa pengusaha-pengusaha Indonesia pada umumnya tidak memiliki modal yang cukup.
Program sistem ekonomi dari gagasan Sumitro ini dituangkan dalam jadwal Kabinet Natsir (September 1950 – April 1951), saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Program ekonomi Sumitro dikenal dengan nama Program Ekonomi Gerakan Benteng atau Program Benteng.
Program Benteng dimulai pada bulan April 1950 dan berlangsung selama tiga tahun
(1950 – 1953). Kurang lebih 700 pengusaha pribumi Indonesia menerima pemberian kredit dari Program Benteng ini.
(1950 – 1953). Kurang lebih 700 pengusaha pribumi Indonesia menerima pemberian kredit dari Program Benteng ini.
Tujuan Program Benteng, antara lain :
- Menumbuhkan dan membina wiraswastawan Indonesia sambil menumbuhkan nasionalisme ekonomi atau Indonesianisasi.
- Mendorong para importir nasional supaya bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan impor asing.
- Membatasi impor barang-barang tertentu dan menunjukkan lisensi (surat izin) impor hanya kepada para importir Indonesia.
- Memberi pemberian dalam bentuk kredit keuangan kepada para pengusaha Indonesia.
Sasaran utama Program Benteng yaitu pembentukan modal yang cukup besar melalui acara transaksi-transaksi impor yang sangat menguntungkan untuk memungkinkan dimulainya perjuangan mendirikan industri-industri kecil.
Akan tetapi, jadwal ini tidak berhasil mencapai tujuannya. Hal ini disebabkan para pengusaha pribumi terlalu tergantung pada pemerintah. Bahkan, ada pengusaha yang menyalahgunakan budi pemerintah tersebut dengan mencari laba secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Penyalahgunaan itu tampak dalam praktek-praktek jual beli kemudahan antara birokrasi (sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah alasannya sudah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan) yang didominasi oleh partai-partai politik yang kebetulan sedang berkuasa dan para pendukung mereka yang menjadi klien-klien ekonominya.
Ketika Mr. Iskaq Tjokroadisuryo menjabat sebagai Menteri Perekonomian di bawah Kabinet Ali, ia melanjutkan upaya-upaya untuk mengangkat tugas para pengusaha pribumi. Mr. Iskaq lebih mengutamakan budi Indonesianisasi, yaitu mendorong timbul dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi dalam perjuangan merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
Langkah-langkah yang diambil Mr. Iskaq Tjokroadisuryo, antara lain :
- Mewajibkan perusahaan-perusahaan absurd yang beroperasi di Indonesia
- Memberikan latihan-latihan dan bertanggung jawab kepada tenaga-tenaga Indonesia supaya sanggup menduduki jabatan-jabatan staf.
- Mendirikan perusahaan negara.
- Menyediakan kredit dan lisensi bagi perjuangan swasta nasional.
- Memberikan proteksi kepada pengusaha pribumi supaya bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing.
0 Response to "Sistem Ekonomi Gerakan Benteng"
Posting Komentar