Upaya Menembus Blokade Ekonomi Belanda
Pemerintah Republik Indonesia berusaha untuk menembus blokade ekonomi musuh dengan cara mematahkan isolasi ekonomi. Untuk itu, pemerintah Republik Indonesia menempuh usaha-usaha berikut :
a. Bidang Politik
Pemerintah Republik Indonesia bersedia membantu India yang sedang ditimpa kelaparan dengan mengirim 500.000 ton beras. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan mengirimkan materi pakaian yang sangat diharapkan oleh rakyat Indonesia.
Usaha pemerintah Indonesia dalam bidang politik ini, ternyata menawarkan hasil yang baik. India menjadi negara Asia yang paling aktif membantu Indonesia dalam usaha diplomatik (hubungan antara negara-negara) di forum-forum interasional.
b. Bidang Ekonomi
Pemerintah mengadakan kekerabatan dagang dengan pihak luar negeri. Usaha itu dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation). BTC berhasil mengadakan kontak dengan pengusaha swasta Amerika Serikat (Isbrantsen Inc.). Dalam transaksi pertama, Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia, menyerupai gula, teh, karet dan lain-lain.
Kapal yang pertama masuk ke wilayah Indonesia menuju pelabuhan Cirebon berjulukan Martin Behrman yang mengangkut barang-barang pesanan BTC dan juga akan memuat barang-barang ekspor Indonesia. Tetapi kapal itu dicegat oleh angkatan bahari Belanda dan diarak ke pelabuhan Tanjung Priuk. Barang-barang muatannya disita.
Pemerintah Indonesia berusaha untuk sanggup menembusnya melalui Sumatera. Tujuan utamanya yaitu Singapura dan Malaysia. Usa ini dilakukan dengan bahtera layar dan kapal motor.
Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh angkatan bahari Republik Indonesia dengan dukungan dari pemerintahan tempat penghasil barang-barang ekspor. Sejak tahun 1947, Indonesia membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesia office (Indoff).
Secara resmi Indoff memperjuangkan kepentingan politik luar negeri Indonesia. Akan tetapi, secara belakang layar Indoff mengendalikan penembusan blokade Belanda dan usaha perdagangan barter.
Selain Indoff, Kementerian Pertahanan juga membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN). Tugas pokok tubuh ini yaitu untuk membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang serta usaha untuk memasukkannya ke Indonesia.
Konferensi Ekonomi
Pada bulan Februari 1946, pemerintah Indonesia memprakarsai usaha-usaha untuk memecahkan problem ekonomi yang mendesak. Prakarsa itu diwujudkan dalam pengadaan konferensi ekonomi yang dihadiri para cendekiawan, gubernur, serta pejabat-pejabat yang secara eksklusif terkait dan bertanggung jawab eksklusif dalam problem ekonomi di Pulau Jawa.
Tujuan konferensi ekonomi yaitu mencari kesepakatan untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang sangat mendesak yang dihadapi oleh pemerintah.
Masalah-masalah itu yaitu sebagai berikut :
- Masalah produksi dan distribusi materi makanan.
- Masalah sandang.
- Status dan manajemen perkebunan-perkebunan.
Konferensi ekonomi kedua diselenggarakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi ini mempunyai ruang lingkup lebih luas dibandingkan dengan konferensi yang pertama. Acara yang dibahas menyangkut kegiatan ekonomi pemerintah, problem keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi (penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat) tenaga manusia.
Dalam konferensi ini, wakil presiden Republik Indonesia, Moh. Hatta menyarankan semoga dilakukan rehabilitasi (pemulihan) pabrik-pabrik gula. Gula merupakan materi ekspor yang penting. Pengusahaannya harus dikuasai oleh negara, sehingga hasil ekspor sanggup dibelikan atau ditukarkan dengan barang-barang yang diharapkan Republik Indonesia.
Pada tanggal 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. A.K. Gani dibuat Badan Perancang Ekonomi (Planning Board). Badan ini bertugas menciptakan planning pembangunan ekonomi selama jangka waktu 2 – 3 tahun. Perencanaannya itu yaitu untuk mengkoordinasi dan merasionalisasi semua cabang produksi dalam bentuk tubuh aturan menyerupai yang dilakukan pada BPPGN (Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara) dan PPN (Perusahaan Perkebunan Negara).
Sesudah sidang Badan Perancang Ekonomi, Menteri Gani memberikan Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Rencana yang dikemukakan sebagai langkah pertama yaitu sebagai berikut :
- Semua bangunan umum, perkebunan dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi milik negara. Hal ini gres terlaksanan pada tahun 1957.
- Bangunan umum vital milik aneh dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi.
- Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap Republik Indonesia.
- Perusahaan modal aneh lainnya dikembalikan kepada yang berhak sehabis diadakan perjanjian Republik Indonesia dengan Belanda.
Untuk membiayai Rencana Pembangunan, berdasarkan Dr. Gani, Indonesia terbuka untuk penanaman modal asing, serta pinjaman dari dalam dan luar negeri.
Oleh karena, di awal kemerdekaan, dasar ekonomi Republik Indonesia tergantung kepada produksi pertanian, maka bidang pertanian kembali digiatkan. Menteri Urusan Bahan Makanan, Kasimo diturunkan planning produksi 1948-1950 yang dikenal dengan sebutan Plan Kasimo. Plan Kasimo yaitu usaha swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis. Kasimo juga menyarankan semoga dilaksanan transmigrasi.
Pada bulan April 1947, Badan Perancang diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan menawarkan materi bagi kecerdikan pemerintah guna merencanakan pembangunan ekonomi, serta nasehat-nasehat kepada pemerintah dalam rangka negosiasi dengan Belanda.
Semua hasil ajaran panitia ini belum sempat diwujudkan alasannya yaitu situasi politik dan militer yang tidak stabil. Banking and Trading Corporation (BTC) atau Perseroan Bank dan Perdagangan merupakan usaha perdagangan swasta yang membantu usaha ekonomi pemerintah.
Sumber http://ratukemalalaura.blogspot.com
0 Response to "Upaya Menembus Blokade Ekonomi Belanda"
Posting Komentar