Pengaruh Maroko Di Afrika
PENGARUH MAROKO DI AFRIKA[1]
ABSTRAK
Dilihat dari konteks Hukum Internasional, sengketa sanggup diartikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain atau adanya ketidaksepakatan mengenai perkara aturan atau fakta-fakta atau konflik mengenai penafsiran atau kepentingan antara 2 bangsa yang berbeda. Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, contohnya perang, invasi, dan lainnya.
Sengketa merupakan awal dari konflik antar negara, salah satu konflik berkepanjangan yang tak kunjung usai yaitu konflik antara Maroko dan Sahara barat. Konflik Sahara Barat yang terjadi antara Maroko dan Gerakan Kemerdekaan Front Polisario menjadi perkara yang menyita perhatian dunia, sebab konflik sengketa tersebut melibatkan banyak tugas negara lainnya menyerupai Aljazair yang mendukung Front Polisario memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat, serta Amerika Serikat (AS) maupun Prancis yang lebih pro terhadap Maroko. Konflik ini semakin meruncing, sebab melibatkan negara muslim di Aljazair. Sahara Barat berada dibagian barat Laut Afrika yang berbatasan dengan Aljazair dan Maroko, disamping itu juga menghalangi kemajuan Afrika Utara. Padahal Sahara Barat juga masih diakui oleh masyarakat internasional sebagai “pemerintahan sendiri” yang tidak diduduki oleh pemerintahan dari negara lain.
Penyebab Konflik antara Maroko dan Sahara Barat
Sahara Barat merupakan sebuah daerah di potongan barat laut Afrika yang belum merdeka. Di sebelah timur laut, berbatasan dengan Aljazair dan selanjutnya di sebelah utara berbatasan dengan Maroko dan dengan Mauritania di sebelah timur dan selatan. Kota terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak ialah Laayoune. Apakah daerah ini merupakan potongan dari Maroko atau milik Republik Demokratik Arab Sahrawi masih dipertentangkan. Saat ini Sahara Barat diduduki oleh Maroko, namun klaim ini tidak diakui secara global. Organisasi pembebasan Polisario berjuang untukkemerdekaan daerah ini[2]
Sebelum pemerintah koloni Spanyol memasuki wilayah Sahara Barat.
Wilayah Sahara Barat merupakan wilayah dari kerajaan Maroko. Namun ketika koloni Eropa yaitu Spanyol dan Perancis berhasil memasuki wilayah Maroko mereka telah menyepakati perjanjian di Fes untuk membagi dua wilayah Maroko untuk dijajah yaitu potongan utara Maroko untuk Perancis dan potongan selatan Maroko untuk Spanyol. Hal ini mengakibatkan perbedaan wilayah Maroko sebab pemisahan wilayah Maroko yang dilakukan oleh koloni Spanyol dan Perancis. Sehingga pada masa itu Sahara Barat terpisah dengan Maroko.
Sahara Barat merupakan salah satu teritori yang paling jarang dihuni di dunia, bahkan beberapa data mencatat tingkat kepadatannya sebagai yang paling rendah. Menurut banyak sekali sumber, terdapat dua aspek utama sebagai pemicu terjadinya konflik antara Maroko dan Sahara Barat . Pertama adalah geopolitic leverage yang menempel atau sanggup dikatakan sebagai takdir di kedua negara. Artinya selain letak (geostategy possition) yang strategis di tepi Lautan Atlantik, juga faktor kandungan minyak dan gas, apalagi sesudah ditemukan cadangan hidrokarbon yang signifikan di Sahara Barat yang semakin menguatkan motivasi kedua belah pihak untuk tetap memperjuangkan klaim wilayah, dan aspek kedua ialah kepentingan Kerr-McGee Corp dan Total, dua korporasi minyak dan gas milik Amerika Serikat (AS) serta Perancis yang memperoleh konsesi eksplorasi hidrokarbon dari Maroko semenjak tahun 2001, meskipun kesudahannya Total menarik diri pada tahun 2004 sebab ketidakpastian situasi.[3]
Gerakan Maroko dan Kerr-McGee merambah ke wilayah Sahara Barat telah menuai kritik bahkan ditentang banyak kalangan. Hans Correl misalnya, Sekretaris Muda PBB bidang Hukum menciptakan pernyataan dan surat resmi (“Legal Opinion of UN Office of Legal Affairs: on the legality of the oil-contrcts signed by Marocco”, ICJ Advisory opinion,[4] bahwa apa yang dilakukan Kerr-McGee yaitu ilegal. Alasan pertama, “Kesepakatan Madrid” tidak memperlihatkan kepada Maroko hak apapun mengenai wilayah yang menjadi sengketa, sebab sama sekali tidak melibatkan rakyat Sahara Barat. Alasan kedua, Resolusi Majelis Umum PBB mengenai pengelolaan kekayaan ekonomi wilayah-wilayah yang masih berada dalam pemerintahan manajemen ditujukan untuk kesejahteraan rakyat yang bersangkutan dan membantu pemerintahan yang mandiri. Ia menambahkan, “Kesepakatan Madrid tidak mentransfer kedaulatan atas wilayah itu, juga tidak memperlihatkan kepada salah satu penandatangan status kekuasaan administrasi, status Spanyol sebagai penjajah tidak sanggup ditransfer secara sepihak”.
Akibat dari konflik antara Maroko dan Sahara Barat
Seperti yang telah kita ketahui bahwa terjadinya suatu konflik niscaya memberikan dampak pada kedua belah pihak yang bersengketa. Pada umumnya suatu konflik memperlihatkan dampak positif maupun negative, namun kebanyakan dampak yang seringkali muncul merupakan dampak negative. Tidak terkecuali pada konflik antara Maroko dengan Sahara Barat. Dampak dari adanya konflik tersebut baik pihak Sahara Barat maupun Maroko belum mempunyai resolusi politik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, banyak masyarakat Sahrawi yang menjadi korban perang Polisario dan Maroko.[5]
Sehingga untuk penyelasaian sementara dilakukan genjatan senjata oleh kedua belah pihak. Dilihat dari sudut pandangan Maroko terhadap Polosario yang dibuat untuk menghadapi koloni, dan ketika merdeka akan membawa kembali Sahara Barat ke Maroko, namun terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Polisario yang mendapat pinjaman eksklusif dengan Aljazair tetap menginginkan Wilayah Sahara menjadi Suatu negara yang merdeka, sedangkan Maroko ingin mengambil kembali daerahnya yang dulu terpisah akhir jajahan koloni.
Usaha-usaha Penyelesaian Konflik antara Maroko dan Sahara Barat
Beberapa solusi ditawarkan untuk menuntaskan konflik panjang tersebut, namun selalu gagal. Tetapi segala perjuangan menciptakan tenang dua negara yang bersengketa di ujung Afrika Utara terus dilakukan. Yang unik yaitu ketika upaya penyelesaian menggandakan prosedur proses tenang menyerupai konflik Aceh dahulu. Dengan demikian, langkah-langkah yang telah, sedang dan akan ditempuh dalam rangka bantuan penyelesaian konflik baik melalui lembaga seminar, diplomasi bahkan hingga angkat senjata dan lain-lain, atau melibatkan banyak sekali lembaga internasional menyerupai PBB sebagai mediator.
Langkah awal yang ditempuh yaitu inisiatif Otonomi Khusus bagi Sahara Barat yang diajukan Kerajaan Maroko sebagai balasan atas permintaan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 1570 tanggal 28 Oktober 2004. Tidak hanya itu, Menlu Perancis juga mendukung rencana Maroko untuk memperlihatkan wilayah sengketa Sahara Barat sebuah otonomi termasuk usulan yang realistis untuk wilayah itu. Selain itu, Menlu AS pun mendukung. Ia memberi citra rencana otonomi sebagai “serius, kredibel dan realistis”. Oleh sebab itu, tanggal 22 Maret 2012 digelar Seminar Internasional perihal “Governance in Autonomy Statutes: Institutions and Mechanism” (Pemerintahan dengan Status Otonomi: Kelembagaan dan Mekanismenya). Seminar di Palais des Nations (Gedung PBB) Jenewa, Swiss, itu menghadirkan ahli-ahli otonomi daerah dari negara-negara yang mempunyai Otonomi Khusus, yaitu Indonesia, Puerto Rico-USA, Denmark, Barcelona-Spanyol, dan New Caledonia, dipandu oleh Profesor Bertrand Mathieu dari University of Paris, Prancis.[6]
Salah satu topik yang dibahas dalam seminar yang dilaksanakan Permanent Mission of the Kingdom of Morocco to United Nations Office dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa ini yaitu “Helsinki MoU and The Law on The Governing of Aceh, Comparative Analysis with The Sahara Autonomy Initiative”. Sepertinya solusi Otonomi Khusus atas Sahara hanya ingin memperlihatkan kesan kepada dunia bahwa seperti ia potongan dari Maroko. Dengan demokrasi sejati sanggup memecahkan sengketa yang sedang terjadi hingga ketika ini. Otonomi khusus yang ditawarkan Maroko yaitu buah dari suasana demokrasi Maroko.
Menurut aturan perang, pemberontak sanggup memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. keadaan Sahara Barat menyerupai dengan ratifikasi status pihak yang bersengketa dalam perang. Karena ratifikasi gerakan pembebasan demikian merupakan penjelmaan dari suatu konsepsi gres yang terutama dianut oleh negara-negara dunia ketiga yang didasarkan atas pengertian bahwa bangsa-bangsa (peoples) dianggap mempunyai beberapa Hak Asasi menyerupai :
(1) Hak menentukan nasib sendiri;
(2) hak secara bebas menentukan sistem ekonomi, politik, sosial sendiri dan
(3) hak menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya.
Maroko yg bersejarah dan sangat indah di Afrika Utara.
Sebelum menyusuri peradaban Islam di Eropa, untuk efisiensi biaya, kami sengaja singgah terlebih dahulu di Maroko. Juga sebab ingin nerasakan berlebaran di bumi Allah di Afrika, tepatnya di kota paling ujung utara Afrika, yaitu kota Tangier.Suasana Idulfitri yang sangat berbeda dan khusus. Orang Marocco berwajah Arab, mungkin sebab pernikahan, banyak yang terlihat berwajah agak Eropa. Para perempuan tetap berkostum jubah panjang dan jilbab segitiga. Namun warnanya terang dan modis. Seperti perempuan Arab profesional yang banyak kita temui di Eropa.
Nama resmi Kerajaan Maroko dalam bahasa Arab yaitu al-Mamlaka al-Maghribiyya yang jika diterjemahkan menjadi Kerajaan Barat. Kata al-Maghrib atau Barat pun seringkali dipakai untuk merujuk negara ini. Wilayah yang kini dikenal dengan Maroko telah dihuni semenjak zaman Neolitikum, setidaknya sekitar 8.000 sebelum Masehi. Di masa itu, daerah ini tidak setandus yang kita kenal sekarang. Di zaman klasik, Maroko juga dikenal sebagai Mauritania (yang namanya menyerupai dengan nama negara di Laut India). Afrika Utara dan Maroko di masa kemudian perlahan tapi niscaya semakin terintegrasi dengan daerah perdagangan Mediterania yang dikendalikan pedagang dan pemukim Phoenician di awal masa Klasik. Pemukiman utama Phoenician di masa itu terletak di Chellah, Lixus dan Mogador.
Kesimpulan
Dari klarifikasi yang telah dikemukakan sebelumnya, sanggup kita simpulkan bahwa penyebab terjadinya konflik antara Maroko dan Sahara Barat yaitu sebab adanya harapan Maroko untuk menguasai sebagian wilayah Sahara barat yaitu Saguia El Hamra hal ini terjadi pada ketika Spanyol memperlihatkan kemerdekaan kepada Sahara Barat melalui Kesepakatan Madrid 1975. Pada ketika itu, Maroko eksklusif mengambil alih Saguia El Hamra sedangkan Mauritania mengambil alih Rio De Oro. Pada ketika yang sama gerakan pembebasan Polisario yang di dukung oleh Aljazair juga memproklamasikan Republik Demokratik Arab Sahrawi sehingga mengakibatkan pemberontakan yang dilakukan oleh Front Polisario yang merupakan sebuah gerakan pembebasan terhadap penjajahan Maroko. Pemberontakan ini dilakukan untuk mewakili bentuk protes Republik Arab Sahrawi.
Jika kita analisis lebih jauh, konflik ini bukan hanya merupakan kepentingan total Maroko saja namun dibalik itu terdapat juga kepentingan besar lengan berkuasa AS dan Perancis di Maroko. Dikarenakan kedua negara tersebut mempunyai korporasi minyak dan gas yang ada di Maroko. Meskipun pada kesudahannya korporasi minyak dan gas milik Perancis menentukan untuk menarik diri sebab ketidakpastian situasi. Alasan lain AS mendukung penuh tindakan Maroko yaitu sebab untuk menghadapi islam radikal dan efek komunis. Sedangkan alasan lain Perancis mendukung penuh Maroko yaitu sebab korporasi minyak dan gas milik Perancis mendapat konsesi hidrokarbon dari Maroko. Oleh sebab itu, AS maupun Perancis memperlihatkan pinjaman militer kepada Maroko.Dampak dari adanya konflik tersebut baik pihak Sahara Barat maupun Maroko belum mempunyai resolusi politik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, banyak masyarakat Sahrawi yang menjadi korban perang Polisario dan Maroko.
DAFTAR RUJUKAN
Darsiti. 2012. Sejarah Afrika. Yogyakarta: Ombak.
http://id.wikipedia.org/wiki/Sahara_Barat /2012/12/15/, diakses 15 Oktober 2017, Pukul 12.10 WIB.
http://catatanmap.wordpress.com/2012/07/22/konflik-maroko-versus-sahara-barat-pola-kolonialisme-melestarikan-wilayah-tak-bertuan-di-jalur-sutra/2012/07/22, diakses pada 10 oktober 2017, jam 11:55 WIB.
http://www.wsahara.net.legalcounsel.htm/2002/05/12 , diakses pada 12 oktober 2017, jam 12:05 WIB.
http://www.sahabatmaroko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=454:teguh-santosa-demokratisasi-di-tindouf-jalan-keluar-selesaikan-konflik-sahara-barat&catid=37:news/2012/03/08, diakses pada 13 oktober 2017, jam 11:51 WIB.
[1] Feri Candra setiawan, M.Pd. Dosen IKIP Budi Utomo Malang. Sejarah Afrika.
[2] Dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Sahara_Barat /2012/12/15/, diakses 15 Oktober 2017, Pukul 12.10 WIB.
[3] Dikutip dari http://catatanmap.wordpress.com/2012/07/22/konflik-maroko-versus-sahara-barat-pola-kolonialisme-melestarikan-wilayah-tak-bertuan-di-jalur-sutra/2012/07/22, diakses pada 10 oktober 2017, jam 11:55 WIB.
[4]http://www.wsahara.net.legalcounsel.htm/2002/05/12 , diakses pada 12 oktober 2017, jam 12:05 WIB.
[5] Darsiti. 2012. Sejarah Afrika. Yogyakarta: Ombak. Hal 120.
[6]Dikutip dari http://www.sahabatmaroko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=454:teguh-santosa-demokratisasi-di-tindouf-jalan-keluar-selesaikan-konflik-sahara-barat&catid=37:news/2012/03/08, diakses pada 13 oktober 2017, jam 11:51 WIB.
SOAL :
1. Analisislah latar belakang terjadinya konflik Maroko dengan Sahara Barat ?
2. Ungkapkan pendapat kalian mengenai perjuangan usaha penyelesaian konflik yang terjadi di maroko ?
SOAL :
1. Analisislah latar belakang terjadinya konflik Maroko dengan Sahara Barat ?
2. Ungkapkan pendapat kalian mengenai perjuangan usaha penyelesaian konflik yang terjadi di maroko ?
Jawab :
Nama, NIM, Kelas.....................................
Nama, NIM, Kelas.....................................
0 Response to "Pengaruh Maroko Di Afrika"
Posting Komentar