Desentralisasi: Pengertian, Tujuan Contohnya

Desentralisasi merupakan suatu bentuk tata pemerintahan dimana kewenangan dan kekuasaan tidak terpusat, melainkan menyebar ke daerah-daerah. Untuk memahami pengertian desentralisasi, kita perlu juga memahami istilah ’sentralisasi’. Kedua istilah tersebut mempunyai relasi yang antonim.

Postingan ini akan meringkas definisi perihal desentralisasi. Tujuan dan misalnya juga akan diberikan untuk melengkapi pembahasan. Desentralisasi sendiri merupakan salah satu asas dari otonomi daerah.

Baca juga Otonomi Daerah: Pengertian, Asas, Tujuan, Contoh

Pengertian desentralisasi

Yaitu proses distribusi kekuasaan dan kewenangan pemerintahan ke daerah-daerah. Kebalikan dari sistem pemerintahan yang sentralistik, proses desentralisasi menguraikan kewenangan yang semula terpusat ke satu titik menjadi ke beberapa titik. Titik-titik yang dimaksud yaitu tempat otonom.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengenal dua bentuk kewenangan pemerintah, yaitu sentralistik dan desentralistik. Bentuk yang kedua berupaya untuk diterapkan teritama pasca reformasi, sesudah rezim orde gres dianggap gagal menerapkannya.

Pemerintahan yang desentralistik mendistribusikan wewenang kepada daerah-daerah untuk menyelenggarakan agenda pembangunan wilayahnya masing-masing. Namun bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan. Agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh tempat berada dalam batas-batas kesatuan sebuah negara Indonesia.

Sampai di sini kita melihat asas pemerintahan desentralistik yang tetap menginduk pada peraturan-peraturan nasional. Pada masa orde baru, tempat dianggap hanya sebagai pelaksana murni agenda pusat. Garis relasi antara pusat dan tempat berupa garis komando. Sistem pemerintahan yang desentralistik lebih mengedepankan koordinasi ketimbang komando.

Tujuan dibentuknya pemerintahan desentralistik

Beberapa tujuan umum dari proses desentralisasi yaitu mendistribusikan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah-daerah. Tujuan ini selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendukung adanya pembagian kekuasaan secara proporsional.

Baca juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Contohnya







Tujuan desentralisasi antara lain:

• Meminimalisir munculnya rezim totalitarianisme.


• Meminimalisir munculnya kepemimpinan politik otoriter.


• Mengembangkan potensi tempat secara sempurna dan cepat.


• Menciptakan pemerintahan yang demokratis.


• Meningkatkan partisipasi tempat dalam proses demokrasi.


• Memanfaatkan sumber daya insan yang ada di daerah-daerah.


• Mengembangkan potensi independensi tempat otonom.


• Mengurangi ketergantungan sumber daya pada pusat.


• Mendorong terwujudnya daerah-daerah otonom yang masyarakatnya sejahtera.


• Mendorong upaya pemerataan pembangunan dalam skala nasional.

Beberapa tujuan di atas harus dipahami oleh semua elemen pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Dinas-dinas di tempat mengemban kiprah yang tidak gampang dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Partisipasi pemerintah tempat harus pula didukung oleh warga. Jika tidak, warga akan bertanya bahwa pemda bahwasanya mewakili siapa.

Dengan diterapkannya sistem pemerintahan yang desentralistik, tempat mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri dalam suatu tatanan yang demokratis. Adanya kewenangan ini juga merupakan suatu bentuk penerapan otonomi daerah.

Baca juga: Pengertian Demokrasi dan Jenisnya

Contoh desentralisasi

• Pemekaran daerah

Pemekaran tempat merupakan suatu pola dari kebijakan desentralisasi. Pemekaran tempat merupakan sumbangan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintaha tempat untuk mengurusi wilayahnya sendiri yang diatur dalam undang-undang otonomi daerah.

• Penetapan tempat otonomi khusus

Beberapa tempat dianggap mempunyai keistimewaan secara kultural ataupun kelembagaan. Keistimewaan ini menjadi pertimbangan bahwa kekuasaan yang sentralistik tidak sanggup mengatur pemerintahan tempat secara tepat. Oleh karenanya, penetapan suatu tempat menjadi tempat khusus atau tempat istimewa menjadi kebijakan yang relevan.

• Dana istimewa atau dana otsus

Pemberian dana istimewa atau dana otonomi khusus merupakan pola upaya pemerintah pusat mendukung proses desentralisasi. Di sini, pemerintah pusat menggelontorkan uang untuk sepenuhnya dikelola daerah. Tentu saja dengan pertanggungjawaban tempat kepada pemerintah pusat.

• Pilkada

Pemilihan kepala tempat selaras dengan asas desentralisasi. Dengan diselenggarakannya pilkada, pemimpin tempat dipilih secara eksklusif oleh rakyat daerah, sehingga dibutuhkan mewakili kepentingan rakyat di daerah. Bandingkan dengan penetapan kepala tempat yang dipilih oleh pemerintah pusat dimana kepala tempat tersebut cenderung dilihat sebagai representasi pemerintah pusat.

Baca juga: Fungsi dan Tujuan Negara







Jatuhnya rezim orde gres membuka banyak sekali inisiasi untuk mendorong pemerintahan yang desentralistik. Daerah dibutuhkan berperan aktif dalam setiap uapaya memajukan daerahnya. Keunikan yang dimiliki tempat juga dibutuhkan menjadi aset utama untuk dikelola, bukannya dihilangkan.

Era pasca reformasi merupakan eranya kebijakan desentralistik. Berbagai tempat mengajukan tawaran untuk dimekarkan, dalam arti menjadi tempat otonom. Kecenderungan ini harus dicermati benar-benar oleh pemerintah pusat alasannya yaitu jangan hingga kekuatan nasional melemah seiring menguatnya independensi daerah-daerah.

Baca juga Demokrasi: Pengertian dan Sejarah Singkat

Sumber aciknadzirah.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: