Pengertian Dan Prinsip Budaya Demokrasi

Pengertian Budaya Demokrasi

Budaya demokrasi terdiri atas dua kata, yaitu budaya dan demokrasi. Budaya berarti hasil kemampuan logika insan dalam lingkungan kehidupannya. Adapun pengertian demokrasi yakni keadaan negara yang sistem pemerintahannya berkedaulatan rakyat. Artinya , kedaulatan dalam pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.

Berdasarkan asal katanya, budaya demokrasi mempunyai pengertian kemampuan insan yang berupa perilaku dan acara yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi menyerupai menghargai persamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi juga sanggup dikatakan sebagai bentuk aplikasi atau penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, tercerminlah prinsip-prinsip demokrasi dalam budaya demokrasi.

Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi

Prinsip-prinsip budaya demokrasi yang dimaksudkan di sini yakni prinsip-prinsip demokrasi yang telah diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menjadi budaya demokrasi. Ada banyak ilmuwan yang memperlihatkan pendapatnya ihwal prinsip-prinsip budaya demokrasi. 

Beberapa pendapat ilmuwan itu sebagai berikut.

a. Masykuri Abdillah beropini bahwa prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme.

b. Robert A. Dahl beropini bahwa terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi, yaitu kontrol atas keputusan presiden, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih, hak dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.

c. Miriam Budiardjo beropini bahwa prinsip-prinsip budaya demokrasi sebagai berikut.

• Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula mekanisme untuk memperoleh santunan atas hak-hak yang dijamin.
• Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
• Pemilihan umum yang bebas.
• Kebebasan umum untuk menyatakan pendapat.
• Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
• Pendidikan kewarganegaraan.

d. Franz Magnis Suseno beropini bahwa prinsip-prinsip budaya demokrasi terdiri atas negara hukum, pemerintah berada di bawah kontrol faktual masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. 

Itulah beberapa pendapat para ilmuwan ihwal prinsip-prinsip budaya demokrasi. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, kita sanggup pahami bahwa setiap negara yang menerapkan demokrasi mempunyai kecenderungan yang sama dalam hal prinsip-prinsip yang dianut (prinsip demokrasi).

Beberapa prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, antara lain meliputi hal-hal berikut.

a. Keterlibatan Warga Negara dalam Pembentukan Keputusan Politik

Demokrasi mengandung pengertian pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam pembentukan keputusan politik rakyat atau warga negara selalu dilibatkan, baik secara eksklusif maupun tidak langsung. 

Keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik ini terutama bertujuan untuk mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin politik. Dalam pelaksanaan prinsip ini, pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik (demokratis).

b. Tingkat Persamaan (Kesetaraan) di antara Warga Negara

Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh terusan serta kesempatan sama untuk membuatkan diri sesuai dengan potensinya. Pada umumnya tingkat persamaan yang dituju antara lain persamaan politik, persamaan di hadapan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak.

c. Kebebasan atau Kemerdekaan yang Diakui dan Dipakai oleh Warga Negara

Kebebasan dan persamaan yakni fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memperlihatkan hasil maksimal dari perjuangan orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi, bab tidak terpisahkan dari inspirasi kebebasan yakni pembatasan kekuasaan-kekuasaan penguasa politik. 

Demokrasi merupakan sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi kiprah kepada pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Contoh kebebasan warga negara yang diakui oleh negara menyerupai berikut.

• Kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul atau berkelompok, dan berserikat.
• Kebebasan yang menyangkut hak-hak asasi insan (seperti hak politik, ekonomi, kesetaraan di depan aturan dan pemerintahan, verbal kebudayaan, dan hak pribadi).

d. Supremasi Hukum

Prinsip supremasi aturan yakni semua duduk perkara diselesaikan dengan aturan sebagai fatwa tertinggi. Dalam perspektif supremasi aturan (supremacy of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang bekerjsama bukan manusia, melainkan konstitusi yang mencerminkan aturan yang tertinggi. Oleh alasannya yakni itu, penguasa maupun warga negara harus mengedepankan hukum. 

Artinya, penguasa dan rakyat harus bertindak sesuai dengan aturan aturan yang ada. Semua warga negara termasuk penguasa atau pemerintah mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa kecuali. Semua itu demi tegaknya aturan dan tercapainya keadilan. Dengan demikian, keadilan dan ketaatan terhadap aturan merupakan salah satu syarat fundamental bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.

e. Pemilu Berkala

Anda telah memahami bahwa pemilu merupakan salah satu instrumen penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik (demokratis). Melalui pemilu, rakyat sanggup memberikan aspirasinya dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian, sanggup dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu mencerminkan adanya sistem budaya demokrasi.

Sumber http://pkn-ips.blogspot.com/

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: