Ham Berdasarkan Uud 1945
Pengertian HAM
Pengertian HAM yaitu Ham yang menempel pada diri insan yang bersifat kodratif & mendasar sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.
Menurut UU No.39 Pasal 1 angka 1t tahun 1999, Ham yaitu seperangkat hak yang menempel pada hakikat & keberadaan insan sebagai mahkluk yang kuasa Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta pemberian harkat dan martabat.
HAM dan Permasalahannya
Hak asasi manusia / HAM sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir secara mendadak sebagaimana kita lihat dalam “Inversal Declaration of Human Right”. 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam peradapan sejarah manusia. Dari perspektif sejarah deklarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB tersebut dihayati sebagai suatu yang tergabung dalam PBB. Upaya konseptual hak hak asasi insan jauh sebelumnya telah muncul ditengah tengah masyarakat umum manusia, baik dibarat maupun ditimur kendatipun upaya tersebut masih bersifat lokal, partial, sporadikal.
Pada zaman Yunani Kuno Plato (428-348) telah memaklumatkan kepada warga polisnya, bahwa kesejahteraan bersama akan terjadi manakala setiap warganya melakukan hak dan kewajibannya masing masing. Dalam akar kebudayaan indonesia punya pengukuhan serta penghormatan tentang hak asasi insan telah mulai berkembang, contohnya dalam masyarakat Jawa telah dikenal dengan istilah “Hak Pepe” yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa, mirip hak mengemukakan pendapat, walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa (baut Beny, 1988: 3)
Puncak perkembangan usaha hak hak asasi tersebut yaitu dikala “Human Right” tersebut dirumuskan untuk pertama kalinya secara resmi dalam “Declaration of Independence” Amerika Serikat pada tahun 1776 . Dalam deklarasi amerika serikat pada tanggal 4 Juli 1776 tersebut dinyatakan bahwa seluruh umat insan dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Perumusan hak hak asasi insan secara resmi kemudian menjadi pokok konstitusi negara Amerika Serikat (tahun 1981) yang mulai berlaku 4 Maret 1789 (Hardjowinogoro, 1977:43).
Perjuangan hak hak asasi insan tersebut bersama-sama telah diawali perancis semenjak Rousseau, dan usaha itu memuncak dalam revolusi Perancis tahun 1780, yang berhasil menetapkan hak hak asasi manusia dan “declaration des Drotis L’Homme et du Citeyon” yang pada tahun itu, ditetapkan oleh ‘Assemblee Nationale’ Perancis dan pada tahun 1791 berikutnya dimasukkan kedalam Constitution. (Van Asbek dalam Purbopranoto, 1976:18). Semboyan Revolusi Perancis yang populer yaitu
- Liberta (Kemerdekaan)
- Egalite (Kesamarataan)
- Fraternite (Kerukunan atau persaudaraan)
Maka berdasarkan konstitusi Perancis yang dimaksud dengan hak hak asasi insan yaitu hak hak yang dimiliki insan berdasarkan kodratnya, yang tak sanggup dipisahkan dengan hakikatnya.
Dalam rangka konseptualisasi dan reinterprestasi terhadap hak hak asasi yang mencakup bidang bidang yang lebih luas itu, Franklin D Roosevelt, President Amerika Serikat pada permulaan masa ke 20 memformulasikan empat macam, hak hak asasi yang kemudia dikenal dengan “The Four Freedoms” yaitu:
- Freedoms of Speech (kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat)
- Freedoms of Religion (kebebasan beragama)
- Freedoms from Fear (kebebasan dari rasa ketakutan)
- Freedoms from Wan (kebebasan dari kemelaratan) (Budiardjo, 1981:121)
Hal inilah yang kemudian menjadi ide dari Declaration of Human Right 1948.
Terhadap deklarasi sedunia perihal hak hak asasi insan PBB tersebut bangsa bangsa sedunia melalui wakil wakilnya menunjukkan pangakuan dan pemberian secara yuridis formal walaupun dalam realisasinya juga diubahsuaikan dengan kondisi serta peraturan perundang seruan yang berlaku.
Penjabaran HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945
Hak hak asasi insan bersama-sama tidak sanggup dipisahkan dengan pandangan filosofis perihal insan yang melatarbelakanginya. Menurut Pancasila hakikat insan yaitu tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai mahkluk yang kuasa dan makhluk peribadi, adapun sifat kodratnya sebagai mahkluk individu dan mahkluk sosial. Dalam pengertian inilah maka hak hak asasi insan tidak sanggup dipisahkan dengan hakikat koderat manusia tersebut. Konsekuensinya dalam realisasinya maka hak asasi insan senantiasa memiliiki korelasi yang korelatif dengan wajib asasi insan alasannya sifat koderat insan sebagai individu dan mahkluk sosial.
Dalam tantangan berdirinya bangsa dan negara Indonesia dalam kenyataannya secara resmi deklarasi Bangsa Indonesia telah lebih dulu dirumuskan dari Deklarasi “Universal Hak hak asasi Manusia PBB pada tahun 1945, adapun deklarasi PBB tahun 1948 . hal ini juga telah ditekankan oleh pendiri negara contohnya pernyataan Moh. Hatta dalam sidang BPUPK, sebagai berikut:
Walaupun yang dibuat itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan hak dari warga negara, semoga jangan hingga timbul negara kekuasaan (machtsstaat yaitu negara penindas) (yamin, 1959: 287-289).
Deklarasi bangsa indonesia pada perinsipnya dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang merupkan sumber normatif bagi aturan positif Indonesia terutama pembagian terstruktur mengenai dalam pasal pasal 1945.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dinyatakan bahwa:” kemerdekaan yaitu hak segala bangsa” . Dalam pernyataan terkandung pengukuhan secara yuridis hak asasi insan perihal kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam deklarasi Universal Hak hak Asasi Manusia PBB pasal I. Dasar filosofis hak asasi insan tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan insan dalam hubungannya dengan bangsa (makhluk sosial). Sehingga asasi insan tidak sanggup dipisahkan dengan kewajiban asasi insan kata kata berikut pada alinea III pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
‘atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh harapan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”
Pernyataan perihal “atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa.” mengandung arti bahwa dalam deklarasi bangsa indonesia terkandung pengukuhan insan yang berketuhanan Yang Maha Esa. Dan diteruskan dengan kata “…. supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas..” Maka pengertian “berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka negara Indonesia mengakui hak hak insan untuk memeluk agama sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak hak Asasi Manusia PBB pasal 18, dari dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam pasal 29 terutama ayat (2).
Melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dalam alinea IV bahwa negara Indonesia sebagai suatu komplotan hidup bersama bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak hak asasinya. Adapun tujuan negara tersebut aalah sebagai berikut:
“… Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa…”
Tujuan negara Indonesia sebagai negara aturan yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi hak hak seluruh warganya dengan suatu Undang undang terutama untuk melindungi hak hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Demikian pula negara Indonesia juga mempunyai ciri tujuan negara aturan material, dalam rumusan tujuan negara “… Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa…”
Berdasarkan pada tujuan negara sebagai terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, negara Indonesia menjamin dan melindungi hak hak asasi insan para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rokhaniah, antara lain berkaitan dengan hak asasi bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, Pendidikan, dan agama.
Rincian hak hak asasi insan dalam pasal pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A perihal mempertahankan hidup dan kehidupan. Pasal 28B ayat (1) perihal hak membentuk keluarga, ayat (2) hak atas kelangsungan hidup. Pasal 28C ayat (1) perihal hak berbagi diri, ayat (2) hak untuk memajukan diri. Pasal 28D ayat (1) perihal hak pengakuan, pemberian dan kepastian hukum, ayat (2), hak untuk bekerja, ayat (3) hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, ayat (4), hak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E ayat (1) hak untuk memeluk agama, ayat (2) hak meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran, ayat (3)hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28G ayat (1) hak pemberian diri, keluarga, martabat, dan harga benda, ayat (2) hak untuk bebas dari penyiksaan, dan memperoleh suaka politik. Pasal 28H ayat (1) hak untuk hidup sejahtera, ayat (2) hak untuk mendapat kemudahan, ayat (3) hak atas jamiinan sosial, ayat (4) hak miliki peribadi. Pasal 28I ayat 1 hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, ayat (2) hak atas kebebasan dari perlakuan diskriminatif, ayat (3) hak atas identitas budaya dan masyarakat tradisional, ayat (4) hak atas pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi insan yaitu tanggung jawab negara, ayat (5) perihal pelaksanaannya diatur dalam suatu undang undang. Pasal 28J selain hak asasi setiap orang harus memeuhi wajib untuk menghormati hak asasi orang lain, ayat (2) setiap orang harus tunduk kepada pembatasan undang undang **).
Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia pelaksanaan pemberian terhadap hak hak asasi insan di Indonesia mengalami kemajuan. Antara lain semenjak kekuasaan Rezim Soeharto telah dibuat KOMNAS HAM, walaupun pelakasanaannya belum optimal
Dalam proses reformasi terutama akan perlindungan hak hak asasi insan semakin berpengaruh bahkan merupakan tema sentral. Oleh alasannya itu jaminan hak hak asasi insan sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, menjadi semakin efektif terutama dengan diwujudkannya undang undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999, perihal Hak Asasi Manusia dalam Konsiderans dan ketentuan Umum pasal I dijelaskan, bahwa Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang menempel pada hakikiat dan keberadaan insan sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta pemberian harkat dan martabat manusia.Selain hak asasi juga dalam UU No, 39 tahun 1999, terkandung kewajiban dasar manusia, tidak memungkinkan terealisasi dan tegaknya hak asasi manusia
Lihat juga
| Hubungan Agama dengan Negara | Hukum Perikatan |
| Materi Gugatan Cerai | selengkapnya |
0 Response to "Ham Berdasarkan Uud 1945"
Posting Komentar