Kondisi Pelayanan Publik, Sebuah Pengantar Singkat
dalam menyiapkan bangsa indonesia memasuki masa globalisasi dan perdagangan bebas yang gemanya sudah mulai terasa kini ini, kiprah pegawapemerintah pemerintah dalam hal ini pegawai negeri menjadi sangat penting dan strategis terutama dalam memperlihatkan pelayanan kepada masyarakat. pentingnya kiprah pegawapemerintah pemerintah tersebut lantaran pelayanan merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh setiap pemerintah mulai dari tingkat sentra hingga pada tingkat daerah, disamping fungsi pembangunan dan pemberdayaan.
remaja ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai jawaban dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya dan kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. perubahan yang sanggup dirasakan kini ini yaitu terjadinya perubahan contoh pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. hal itu dimungkinkan, lantaran semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga.
kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang bisa memenuhi banyak sekali tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah. dalam kaitannya itu rasyid (1997:11) mengemukakan bahwa : pemerintah modern, dengan kata lain, pada hakekatnya yaitu pelayanan kepada masyarakat. pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat. memungkinkan setiap anggota masyarakat membuatkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.
selanjutnya osborn dan gaebler (1995:192) mengemukakan bahwa pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warganya. kiprah pemerintah yaitu mencari cara untuk menyenangkan warganya. menurut hal tersebut di atas, sanggup dipahami bahwa pemerintah yang terbentuk merupakan pelayan masyarakat yang harus memperlihatkan kepuasan kepada masyarakat. janji ini hanya bisa dipegang kalau rakyat merasa bahwa pemerintahan yang berjalan masih mengarah kepada upaya untuk melindungi dan melayani masyarakat.
pemerintahan di masa kini orientasinya dibutuhkan lebih ditekankan pada pelayanan kepada masyarakat. hal ini berbeda dengan pemerintahan di masa sebelumnya, yang orientasinya diarahkan kepada aspek kekuasaan. hal ini berarti bahwa pemerintahan di masa kini harus memberi perhatian yang lebih besar pada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat daripada menonjolkan diri sebagai kekuasaan semata.
perhatian terhadap eksistensi pelayanan, makin berkembang pula seiring dengan munculnya banyak sekali problem pelayanan, mulai dari pembuatan akta, ktp, perijinan hingga pada pengadaan sarana, prasarana umum dan sosial.
dalam konteks indonesia sendiri masyarakat sering mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. sebagaimana yang dikemukakan rasyid (1997:144) : hal ini terlihat dari banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui banyak sekali media cetak ihwal sikap birokrasi yang cenderung bersifat angkuh dan tidak memperlihatkan gambaran sebagai pelayanan masyarakat, lantaran yang nampak yaitu sosok penguasa yang ingin dilayani bukan untuk melayani.
hal ini disebabkan birokrasi pemerintah lebih berorientasi pada pejabat atasan (dwiyanto dkk, 1993:38), oleh lantaran itu kesan pertama dari hampir setiap warga masyarakat yang tiba berurusan ke kantor-kantor pemerintah yaitu bertemunya mereka dengan pegawai berseragam yang kurang ramah, kurang informatif, mata duitan dan kurang profesional (rasyid, 1997:142). belum lagi nada sinisme yang melihat ciri birokrasi pemerintah yang selalu menciptakan sesuatu pekerjaan yang sebetulnya sederhana menjadi rumit. (siagian, 1994:116).
keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan masyarakat semakin memperburuk persepsi masyarakat ihwal eksistensi pemerintah. apalagi kalau dibandingkan dengan sistem pelayanan oleh pihak swasta, organisasi pelayanan pemerintah atau birokrasi pemerintah yang sering dikatakan sumber kelambanan, pungli dan inefisiensi. sementara itu birokrasi swasta seringkali dianggap mempunyai ciri-ciri yang sebaliknya. menyerupai cepat, efisien, inovatif dan berkualitas.
semua problem tersebut memperlihatkan fenomena ambivelensi birokrasi pemerintah indonesia yang telah membudaya selama kurun waktu yang sangat lama. arogansi kekuasaan masih menjadi potongan yang menyerupai sudah inheren dalam birokrasi pemerintahan, banyak pejabat pemerintah yang merasa seolah-olah jabatan yang dipegangnya yaitu miliknya, dan mereka tampaknya "sudah kawin dengan kekuasaanya". karenanya seringkali muncul banyak sekali agresi dan tuntutan masyarakat termasuk gerakan reformasi yang dikobarkan oleh masyarakat ketika ini.
Sumber http://2frameit.blogspot.com
0 Response to "Kondisi Pelayanan Publik, Sebuah Pengantar Singkat"
Posting Komentar