Soal Tes Wawasan Kebangsaan Seri 1

SOAL PREDIKSI CPNS 2019

 

01.  Hasil–hasil positif dari abad Kebangkitan Nasional pertama (1908) yang membantu pembangunan, yaitu ....

(A) Hilangnya suku bangsa dan sifat kedaerahan

(B)  Hilangnya kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan

(C)  Terbentuknya semangat kebangsaan dan persatuan

(D) Kesadaran akan harga diri untuk hidup merdeka

(E)  Berlangsungnya pembangunan secara berkesinambungan

02.  Contoh Falsafah yang dipakai oleh negara lain yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila adalah....

(A) Menerapkan kebebasan yang bertanggung jawab

(B)  Menjamin kebebasan memeluk agama

(C)  Menerapkan sistem demokrasi liberal

(D) Menerapkan demokrasi sistem perwakilan

(E)  Menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif

03.  Contoh pelaksanaan tumpuan hidup sederhana dalam kehidupan sehari–hari adalah....

(A) Hidup hemat, cermat, sempurna dan bermanfaat

(B)  Bergaya hidup hemat sesuai kemampuan

(C)  Selalu berkekurangan dalam memenuhi kebutuhan

(D) Menggunakan harta benda harus memberi manfaat

(E)  Hati–hati dalam memakai harta benda

04.  Upaya  yang dilakukan dalam menghindari bentrokan dalam kehidupan bermasyarakat,  maka setiap orang harus mampu....

(A) Menasehati orang lain untuk kebaikan

(B)  Menahan diri dalam pergaulan

(C)  Menjaga dan memelihara keamanan kampung

(D) Menjalankan kewajiban dengan baik

(E)  Saling menghargai antar sesama

05.  Untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila tidak sanggup dilakukan secara sporadis tetapi harus berkelanjutan dan bersungguh–sungguh. Untuk itu dibutuhkan pemimpin....

(A) Yang dikenal dan dipercaya oleh masyarakat

(B)  Yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas

(C)  Yang mengenal situasi dan kondisi bangsa, bisa melihat jauh ke depan dan berfikir secara rasional

(D) Yang mempunyai pengalaman

(E)  Semua balasan benar

06.  Di dalam negara Pancasila sebagai negara hukum, Hak Asasi Manusia yang bersifat universal sanggup dilihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu....

(A) alinea keempat

(B)  alinea kedua

(C)  alinea pertama

(D) alinea ketiga

(E)  semua balasan benar

07.  Hak asasi di bidang kesejahteraan sosial sesuai sila dari Pancasila yaitu....

(A) Sila pertama

(B)  Sila kedua      

(C)  Sila ketiga

(D) Sila kelima

(E)  Sila keempat

08.  Yang dimaksud aturan positif adalah....

(A) Hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih.

(B)  Hukum yang teratur menyerupai aturan alam

(C)  Hukum yang merupakan kebiasaan–kebiasaan dalam masyarakat

(D) Hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara untuk waktu kini ini

(E)  Hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara

09.  Seorang laki-laki keturunan Cina yang gres beristri, berimigrasi ke suatu negara, contohnya negara A, keluarga tersebut belum merubah status kewarganegaraannya. Beberapa tahun kemudian keluarga itu melahirkan anak. Jika negara A tersebut menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis, maka anak tersebut mempunyai status kewarganegaraan....

(A) Negara Cina   

(B)  Negara A        

(C)  Bipatride

(D) Apatride

(E)  Semua balasan benar

10.  Pasal 31 ayat (2) mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran (pendidikan) nasional yang diatur dengan undang–undang. Hal ini secara nyata mengatakan bahwa....

(A) Penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga

(B)  Pemerintah berkewajiban menyusun satu pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk kurikulum nasional

(C)  Perlu penyeragaman satu sistem pembelajaran secara nasional bagi setiap jenis dan jenjang pendidikan

(D) Penyelenggaraan pendidikan nasional  oleh pemerintah harus didasarkan Undang–Undang wacana sistem Pendidikan Nasional

(E)  Penyelenggaraan pendidikan warga negara diatur oleh pemerintah

11.  Struktur pemerintahan negara Indonesia berbeda dengan teori Montesquieu yang memisahkan kekuasaan antara alat perlengkapan negara. Negara Indonesia menganut pembagian kekuasaan negara. Lembaga kenegaraan yang tidak terdapat pada teori Montesquieu adalah....

(A) DPR sebagai forum legislatif

(B)  Mahkamah Agung sebagai forum yudikatif

(C)  Presiden mempunyai kewenangan grasi, amnesti, dan penghapusan

(D) Kehakiman sebagai forum yudikatif

(E)  MPR sebagai forum legislatif

12.  Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain–lain tubuh kehakiman berdasarkan undang–undang yang mempunyai kedudukan....

(A) Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari imbas kekuasaan pemerintahan

(B)  Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang bersama dengan pemerintah dan mendukung kebijakannya

(C)  Kekuasaan kehakiman sama dengan kekuasaan kejaksaan agung, sehingga keduanya tidak sanggup saling menuntut

(D) Kekuasaan kehakiman berada di bawah Menteri Kehakiman sehingga secara otomatis kehakiman di bawah pemerintah

(E)  Kekuasaan kehakiman sejajar dengan pemerintah sehingga sejajar pula dengan kepala negara

13.  Negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan yang berarti ....

(A) tidak ada kawasan otonom

(B)  tidak ada wilayah administratif

(C)  segala sesuatunya terpusat pada pemerintahan pusat

(D) tidak ada wilayah yang bersifat negara

(E)  tidak ada pembagian kekuasaan

14.  Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan di kawasan provinsi, kepala kawasan yaitu gubernur berdasarkan hierarkhi bertanggung jawab kepada....

(A) Presiden

(B)  Menteri Dalam Negeri

(C)  Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

(D) Sekwilda Tingkat I

(E)  Rakyat melalui DPRD

15.  Manfaat filsafat Pancasila bagi setiap bidang kehidupan bangsa dan negara Indonesia adalah....

(A) memperdalam pengetahuan dan pengertian Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara

(B)  menangkal budaya aneh yang masuk ke Indonesia, baik secara eksklusif maupun melalui mediator teknologi

(C)  penjelmaan dan pelaksanaannya sebagai dasar filsafat negara menjadi tujuan, pedoman, dan tata cara kehidupan bangsa

(D) perwujudan dan pelaksanaan setiap warga negara dan penyelenggara negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

(E)  sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia serta akan menjiwai setiap warga negaranya

16.  Berikut batas–batas wilayah daratan suatu negara, kecuali ....

(A) Sungai

(B)  Gunung

(C)  Pagar yang sengaja dibuat

(D) Tembok/benteng

(E)  Udara

17.  Jika Pengawas Pemilu menemukan pelanggaran yang mengandung unsur pidana, temuan itu diteruskan kepada ....

(A) KPU   

(B)  Mendagri        

(C)  Penyidik

(D) Kejaksaan

(E)  Kehakiman

18.  Dalam menjalankan kiprah dan wewenangnya, KPK berasaskan sebagai berikut, kecuali....

(A) kepentingan nasional

(B)  kepastian hukum

(C)  keterbukaan

(D) proporsionalitas

(E)  kepentingan umum

19.  Calon hakim agung diusulkan kepada dewan perwakilan rakyat oleh....

(A) presiden

(B)  menteri kehakiman

(C)  mahkamah agung

(D) kejaksaan agung

(E)  komisi yudisial

20.  Menurut Undang-Undang Dasar 1945, penduduk ialah ....

(A) Semua WNI

(B)  Semua makhluk yang ada di Indonesia

(C)  WNI dan orang aneh yang bertempat tinggal di Indonesia

(D) Semua orang yang setia kepada NKRI

(E)  WNI dan Warga Negara Asing yang sudah bermukim selama ±1 tahun di Indonesia

21.  Dalam rangka netralitas PNS maka ditetapkan bahwa PNS ....

(A) tidak ikut pemilu

(B)  tidak diperkenankan memakai hak pilihnya

(C)  tidak diperkenankan memakai hak pilih aktifnya

(D) tidak diperkenankan menjadi pengurus/ anggota partai politik

(E)  tidak diperkenankan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu

22.  Pancasila sebagai dasar negara berlaku sejak....

(A) adanya musyawarah Indonesia

(B)  17 Agustus 1945

(C)  18 Agustus 1945

(D) 1 Juni 1945

(E)  Sumpah Pemuda 1928

23.  Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan tahun....

(A) 1999   

(B)  2000   

(C)  2001

(D) 2002

(E)  2003

24.  Pemeriksaan atas tindak pidana dalam pemilu dilakukan oleh....

(A) polisi

(B)  panwaslu

(C)  pengadilan di lingkungan peradilan umum

(D) peradilan Ad Hoc hak–hak asasi manusia

(E)  Pengadilan Tata Usaha Negara

25.  Urusan pemerintah sanggup ditugaskan pelaksanaannya kepada pemerintahan kawasan dan/atau desa berdasarkan asas....

(A) desentralisasi

(B)  tugas pembantuan

(C)  dekonsentrasi

(D) sentralisasi

(E)  pelimpahan wewenang

26.  Koperasi yaitu forum perjuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ....

(A) Pasal 33 ayat 1

(B)  Pasal 33 ayat 2

(C)  Pasal 33 ayat 3

(D) Pasal 33 ayat 4

(E)  Pasal 33 ayat 5

27.  Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sishankamrata sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ....

(A) Pasal 27 ayat (3)

(B)  Pasal 27 ayat (4)

(C)  Pasal 30 ayat (1)

(D) Pasal 30 ayat (2)

(E)  Pasal 30 ayat (3)

28.  Jumlah anggota MPR hasil pemilu 2004 adalah....

(A) 450 orang

(B)  650 orang

(C)  678 orang

(D) 750 orang

(E)  825 orang

29.  Susunan dan kedudukan Kepolisian Negara RI diatur dengan....

(A) UUD 1945

(B)  Ketetapan MPR

(C)  Undang–Undang

(D) Peraturan Presiden

(E)  Peraturan Pemerintah

30.  Pilkada secara eksklusif untuk pertama kali diatur dalam....

(A) UUD 1945

(B)  UU No. 22 Tahun 1999

(C)  UU No. 25 Tahun 1999

(D) UU No. 32 Tahun 2004

(E)  UU No. 33 Tahun 2004

31.  Yang termasuk lembaga–lembaga penyelenggara pemerintah pusat adalah....

(A) DPR   

(B)  MPR   

(C)  Departemen

(D) KPKPN

(E)  PNS

32.  Berikut lembaga–lembaga negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, KECUALI....

(A) Presiden         

(B)  MPR   

(C)  DPR

(D) KPKPN

(E)  Yudikatif

33.  MPR sanggup memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya berdasarkan keputusan ....

(A) DPR

(B)  Mahkamah Konstitusi

(C)  Mahkamah Agung

(D) Partai Politik

(E)  Seluruh rakyat

34.  Asas–asas wacana penyelenggaraan negara yang higienis dan bebas KKN adalah....

(A) Asas kemerdekaan berpendapat

(B)  Asas mendapat hak sebagai warga negara

(C)  Asas kepastian aturan

(D) Asas kebebasan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat

(E)  Asas persamaan

35.  Susunan suatu departemen berdasarkan fungsinya  terdiri dari unsur berikut, KECUALI....

(A) Menteri

(B)  Sekjen

(C)  Dirjen

(D) Pejabat Eselon

(E)  Deputi Menteri

KUNCI DAN PEMBAHASAN:

01.    Kunci : C

Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1908, membentuk semangat kebangsaan & persatuan sehingga menjadi titik awal training nasionalisme bagi bangsa Indonesia.

02.    Kunci : C

Demokrasi Liberal tidak sesuai dengan nilai–nilai Pancasila.

03.    Kunci : A

Pelaksanaan tumpuan hidup sederhana yaitu hidup secara :

q  hemat                    : hati–hati

q  cermat                   : teliti

q  tepat                       : pada target

q  manfaat                                : ada kegunaan

         

04.    Kunci : E

Saling menghargai antar sesama manusia, bisa menghindari terjadinya bentrokan dalam masyarakat.

05.    Kunci : E

Pemimpin yang kita perlukan dikala ini yaitu yang dikenal & dipercaya, mengenal situasi & kondisi bangsa, mempunyai pengalaman, serta mempunyai ilmu pengetahuan yang luas

06.    Kunci : C

Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hak Asasi Manusia bersifat Universal, yaitu bahwa kemerdekaan yaitu hak segala bangsa.

07.    Kunci : D

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengatur wacana hak asasi di bidang kesejahteraan sosial.

08.    Kunci : D

Hukum positif yaitu aturan yang sedang berlaku dalam suatu negara untuk waktu kini ini.

09.    Kunci : A

Karena orang tuanya warga negara Cina, dan ia lahir di negara yang juga menganut asas keturunan (ius sanguinis) maka anak tersebut mempunyai status kewarganegaraan Cina.

10.    Kunci : D

Sistem Pengajaran/Pendidikan Nasional yang diatur dengan undang–undang berarti bahwa harus ada undang–undang yang mengatur sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

11.    Kunci : E

Menurut teori Montesquieu, Lembaga Legislatif yaitu DPR.

12.    Kunci : A

Kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari imbas & kekuasaan pemerintah.

13.    Kunci : D

Negara kesatuan berarti dalam negara tidak ada wilayah yang bersifat negara, menyerupai halnya pada negara serikat/federasi.

14.    Kunci : C

Sebagai pelaksana Wewenang Pemerintah (pusat) di daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

15.    Kunci : E

Filsafat Pancasila dalam kehidupan, terwujud dalam fungsi & kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa & negara Indonesia yang menjiwai setiap kehidupan warga negaranya.

16.    Kunci : E

Batas-batas suatu wilayah daratan suatu negara dilakukan dengan :

-         Sungai

-         Gunung

-         Pagar yang sengaja dibuat

-         tembok

17.    Kunci : C

Ingat, temuan pelanggaran yang mengandung unsur pidana oleh Pengawas Pemilu akan diteruskan kepada “penyidik”. Sebagaimana diatur dalam UU wacana Pemilihan Umum

18.    Kunci : A

Dalam menjalankan kiprah dan wewenangnya, KPK berasaskan pada : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

19.    Kunci : E

Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapat persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Sebagai mana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004

20.    Kunci : C

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 : Penduduk ialah WNI dan orang aneh yang bertempat tinggal di Indonesia.

21.    Kunci : D

PNS tidak diperkenankan menjadi anggota/pengurus partai politik, dalam rangka menjaga netralitas PNS. Sebagaimana diatur dalam PP No. 5 dan 12 tahun 1999.

22.    Kunci : C

Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945.

23.    Kunci : B

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

-       pertama : 19 Oktober 1999

-       kedua : 18 Agustus 2000

-       ketiga : 10 Oktober 2001

-       kempat : 10 Agustus 2002

24.    Kunci : C

Ingat, investigasi atas tindak pidana pemilu dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

25.    Kunci : B

Asas kiprah pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada kawasan dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melakukan kiprah tertentu, dengan melaporkan dan mempertanggung jawabkannya  kepada yang menugaskan

26.    Kunci : A

Ingat, koperasi sesuai dengan isi Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

27.    Kunci : D

Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 : Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

28.    Kunci : C

Anggota MPR terdiri dari anggota dewan perwakilan rakyat (550) dan DPD (128). Jumlah 678.

29.    Kunci : C

Berdasarkan pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan susunan dan kedudukan Kepolisian Negara RI diatur dengan Undang-Undang.

30.    Kunci : D

UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 sama-sama mengatur wacana pemerintahan daerah, hanya saja dalam :

-       UU No. 22 Tahun 1999, pelaksanaan  Pilkada belum secara langsung

-       UU No. 32 Tahun 2004 pelaksanaan Pilkada sudah secara langsung

31.    Kunci : C

Departemen yang dipimpin oleh menteri merupakan penyelenggara pemerintah di tingkat pusat.

32.    Kunci : D

Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) bersifat ekstra/tidak diatur Undang-Undang Dasar 1945.

33.    Kunci : B

MPR memberhentikan presiden & wakil presiden sebelum masa jabatannya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Pasal 11 ayat C UU No. 22 tahun 2003.

34.    Kunci : C

Salah satu asas penyelenggaraan negara yang higienis dan bebas KKN yaitu kepastian aturan yaitu : mengutamakan peraturan perundang–undangan kepatutan & keadilan sebagai dasar setiap kebijakan penyelenggara negara (UU No. 28 tahun 1999).

35.    Kunci : D

Berdasarkan fungsinya, susunan suatu departemen terdiri dari menteri, deputi menteri, sekjen dan dirjen.

Sumber http://ruangparabintang.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: