-->

iklan banner

Pengembangan Wilayah System Top Down

sistem pengembangan wilayah di indonesia sebelum otonomi daerah dilaksanakan secara top down, baik kebijakan ekspansi wilayah administrative maupun pembentukan wilayah tempat ekonomi. hal yang sama juga dilakukan dalam pembentukan tempat khusus yang mengutamakan landasan kepentingan nasional yang mencerminkan karakteristik pendekatan regionalisasi sentralistik. dalam hal ini aspek pengambilan keputusan dilaksanankan secara top down. (abdurrahman, 2005).

rondinelli dalam rustiadi (2006:8) mengidentifikasikan tiga konsep pengembangan kawasan, yakni (1) konsep kutup pertumbuhan (growth pole), (2) integrasi (keterpaduan) fungsional-spasial, dan (3) pendekatan decentralized territorial. di indonesia konsep growth pole dirintis mulai tahun delapan puluhan yaitu dengan menekankan investasi massif pada industri-industri padat modal di pusat-pusat urban terutama di jawa dimana banyak tenaga kerja, dengan cita-cita sanggup membuat penyebaran pertumbuhan (spread effect) atau efek tetesan ke bawah (trickle down effect) dan berdampak luas terhadap pembangunan ekonomi wilayah.

indikator ekonomi nasional sangat cantik sampai tahun 1997, namun dampaknya bagi pembangunan daerah lain sangat terbatas. kenyataannya teori inigagal menjadi pendorong utama (prime over) pertumbuhan ekonomi wilayah. sebaliknya kecenderungan yang terjadi ialah perembesan daerah sekelilingnya dalam hal materi mentah, modal, tenaga kerja dan bakat-bakat enterpreneur. hal ini menjadikan kesenjangan antar daerah.

perencanaan dan aplikasi pembangunan dengan paradigma top down (sentralistik) tidak sanggup membuat perubahan sehingga mulai dievaluasi dan secara sedikit demi sedikit berubaah menjadi sistem bottom up, dimulai semenjak mundurnya presiden suharto di tahun 1998 dan diundangkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 1999 yang gres diaplikasikan pada tahun 2001.

perubahan dari paradigma sentralistik pasca otonomi daerah tidak serta merta hilang, namun secara berangsur-angsur mulai beralih contoh ke arah bottom up. peluang pembangunan wilayah secara nonstruktural, menurut inisiatif local dan dikelola tanpa mempunyai keterikatan struktural administratif terhadap hirarki yang diatasnya.


postingan terkait :
pengembangan wilayah melalui kegiatan agropolitan

sistem pengembangan wilayah di indonesia sebelum otonomi daerah dilaksanakan secara top do pengembangan wilayah system top down
Sumber http://2frameit.blogspot.com

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Pengembangan Wilayah System Top Down"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel