Proses Pelayanan Publik
konsep pelayanan publik sebetulnya bukan merupakan konsep yang gres dalam kajian ilmu pengetahuan, bahkan secara filosofi sanggup dikatakan bahwa kemunculan ilmu manajemen negara sebetulnya terkait erat dengan konsep pelayanan umum. nicholy henry (1988:22) mengemukakan bagaimana hubungan manajemen negara dengan kepentingan umum. dalam bahasan tersebut henry menyimpulkan bahwa tuntutan terhadap kiprah administration (birokrasi) dalam pelayanan umum telah menjadi kajian yang sangat filosofis dan berumur panjang jauh sebelum ilmu manajemen negara itu sendiri muncul dan berkembang. dari analisisnya henry mengemukakan konklusi bahwa sesungguhnya pelayanan publik merupakan jiwa dasar dari penyelenggaraan manajemen negara. dalam hubungan ini sanggup dipahami kalau kehidupan insan diwarnai oleh tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya. pemenuhan kebutuhan hidup terebut ada yang diperoleh melalui prosedur pasar dan ada pula yang diperoleh tidak melalui prosedur pasar.
kebutuhan insan yang tidak sanggup diperoleh melalui prosedur pasar antara lain yakni layanan civil yang hanya disediakan oleh pemerintah. layanan civil tersebut diberikan oleh pemerintah atas dasar “civil right” yang dimiliki oleh setiap warga negara.
dalam situasi menyerupai ini tentunya menjadi kiprah pemerintah untuk mewujudkan pelayanan itu. dalam hal ini pemerintah yakni forum yang memproduksi, mendistribusikan atau memperlihatkan alat pemenuhan kebutuhan rakyat yang berupa pelayanan publik. dengan demikian secara eksplisit sanggup dikatakan bahwa proteksi pelayanan umum merupakan jenis pelayanan yang dimonopoli oleh pemerintah. hal ini sanggup dipahami mengingat pelayanan civil merupakan bab dari fungsi pemerintah yang memperlihatkan pelayanan kepada masyarakat.
sebagai fungsi pemerintah maka pelayanan publik tidak hanya semata bersifat “profit orientied” tetapi lebih beorientasi sosial, yaitu penguatan dan pemberdayaan masyarakat. alasannya yakni itu penentuan dari proses pelayanan umum tidak bisa dilakukan dengan pendekatan bisnis, tetapi pendekatan yang paling sempurna yakni pendekatan sosial (social approach), alasannya yakni yang paling tahu akan baiknya pelayanan yang diberikan adalaha masyarakat.
seiring dengan peningkatan kehidupan manusia, maka tuntutan akan pelayanan publik semakin meningkat, dimana masyarakat bukan hanya mengharapkan terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan yang baik dari pemerintah, tetapi lebih dari itu masyarakat mulai mempertanyakan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah.
kualitas intinya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu perilaku atau cara pegawanegeri dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan, berdasarkan saefullah (1999:9) bahwa “penilaian perihal kualitas pelayanan bukan berdasarkan ratifikasi dari yang memberi pelayanan, tetapi diberikan oleh langganan atau pihak yang mendapatkan pelayanan“. sedangkan berdasarkan triguno (1997:78) pelayan terbaik yaitu melayani setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong serta profesional dan mampu.
selanjutnya wyckof (dalam tjiptono 1996:59) mengartikan kualitas jasa atau layanan, yaitu : tingkat keunggulan yang dibutuhkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi harapan pelanggan ini berarti, bila jasa atau layanan yang diterima (perceived service) sesuai dengan diharapkan, maka kualitas jasa atau layanan dipersepsikan baik dan memuaskan, kalau kualitas jasa atau layanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas jasa atau layanan akan dipersepsikan buruk.
dengan demikan fungsi pemerintah bukan hanya terbatas pada acara proteksi pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat betul-betul berkualitas.
Sumber http://2frameit.blogspot.com
kebutuhan insan yang tidak sanggup diperoleh melalui prosedur pasar antara lain yakni layanan civil yang hanya disediakan oleh pemerintah. layanan civil tersebut diberikan oleh pemerintah atas dasar “civil right” yang dimiliki oleh setiap warga negara.
dalam situasi menyerupai ini tentunya menjadi kiprah pemerintah untuk mewujudkan pelayanan itu. dalam hal ini pemerintah yakni forum yang memproduksi, mendistribusikan atau memperlihatkan alat pemenuhan kebutuhan rakyat yang berupa pelayanan publik. dengan demikian secara eksplisit sanggup dikatakan bahwa proteksi pelayanan umum merupakan jenis pelayanan yang dimonopoli oleh pemerintah. hal ini sanggup dipahami mengingat pelayanan civil merupakan bab dari fungsi pemerintah yang memperlihatkan pelayanan kepada masyarakat.
sebagai fungsi pemerintah maka pelayanan publik tidak hanya semata bersifat “profit orientied” tetapi lebih beorientasi sosial, yaitu penguatan dan pemberdayaan masyarakat. alasannya yakni itu penentuan dari proses pelayanan umum tidak bisa dilakukan dengan pendekatan bisnis, tetapi pendekatan yang paling sempurna yakni pendekatan sosial (social approach), alasannya yakni yang paling tahu akan baiknya pelayanan yang diberikan adalaha masyarakat.
seiring dengan peningkatan kehidupan manusia, maka tuntutan akan pelayanan publik semakin meningkat, dimana masyarakat bukan hanya mengharapkan terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan yang baik dari pemerintah, tetapi lebih dari itu masyarakat mulai mempertanyakan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah.
kualitas intinya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu perilaku atau cara pegawanegeri dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan, berdasarkan saefullah (1999:9) bahwa “penilaian perihal kualitas pelayanan bukan berdasarkan ratifikasi dari yang memberi pelayanan, tetapi diberikan oleh langganan atau pihak yang mendapatkan pelayanan“. sedangkan berdasarkan triguno (1997:78) pelayan terbaik yaitu melayani setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong serta profesional dan mampu.
selanjutnya wyckof (dalam tjiptono 1996:59) mengartikan kualitas jasa atau layanan, yaitu : tingkat keunggulan yang dibutuhkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi harapan pelanggan ini berarti, bila jasa atau layanan yang diterima (perceived service) sesuai dengan diharapkan, maka kualitas jasa atau layanan dipersepsikan baik dan memuaskan, kalau kualitas jasa atau layanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas jasa atau layanan akan dipersepsikan buruk.
dengan demikan fungsi pemerintah bukan hanya terbatas pada acara proteksi pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat betul-betul berkualitas.
Sumber http://2frameit.blogspot.com
0 Response to "Proses Pelayanan Publik"
Posting Komentar