Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Dalam perkembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya terbatas pada aspek pemberdayaan ekonomi tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar yang berkaitan dengan :
(1) pemenuhan hak atas pangan,
(2) pemenuhan hak atas layanan kesehatan yang baik,
(3) pemenuhan hak atas perumahan,
(4) pemenuhan hak atas air bersih,
(5) pemenuhan hak atas tanah,
(6) pemenuhan hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup,
(9) pemenuhan hak atas rasa aman
(10) pemenuhan hak untuk berpartisipasi
Dalam upaya menekan angka kemiskinan pemerintah telah berupaya melaksanakan perbaikan kondisi sosial ekonomi, budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan menetapkan tiga jalur taktik pembangunan. Pertama Pro-Growth (Pro pertumbuhan) untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui iklim investasi. Kedua Pro-Job (pro lapangan kerja) untuk membuat lapangan kerja dan membuat kekerabatan industrial yang kondusif. Ketiga Pro-Poor (pro masyarakat miskin) untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat semoga sanggup berkontribusi dalam pembangunan dan memperluas jalan masuk terhadap layanan dasar.
Pemerintah mengelompokkan program-program penanggulangan kemiskinan menurut segmentasi masyarakat miskin akseptor kegiatan dalam tiga cluster :
Pertama, berguru efektif, yakni beberapa tim yang bermutu tinggi dikirim ke obyek kajian untuk berbaur dalam laboratorium sosial sebagai tempat percontohan riil. Anggota tim menghayati permasalahan dari perspektif yang akan mendapatkan bantuan/program untuk mengidentifikasi kebutuhan riil sebagai materi penyusunan program.
Kedua, berguru efisien sesudah mengetahui apa yang harus dilaksanakan, perhatian difokuskan pada berguru bagaimana melaksanakannya secara lebih efisien, meninggalkan kegiatan yang relatif tidak produktif dan menyebarkan cara-cara yang sederhana (praktis) terhadap pemecahan operasional dengan pengalaman riil di lapangan.
Ketiga, berguru menyebarkan diri, pada tahap ini sesudah pelembagaan dan penyusunan organisasi simpulan pada tahap kedua, perhatian diarahkan kepada cara-cara perluasannya, pengembangan keahlian, sistem pengelolaan, struktur dan nilai-nilai pendukung.
Ketiga tahap di atas merupakan abstraksi dan merupakan penyederhanaan dari apa yang kenyataannya merupakan proses yang sangat tidak teratur dan umumnya bersifat intuitif ( Korten, 1988 : 244). Namun demikian abstraksi ini terang memberi alternatif bagi pendekatan cetak biru atas penyusunan kegiatan pembangunan. Selanjutnya Korten (1988 : 243) mengungkapkan bahwa mungkin ada pertukaran antara keefektifan, efisiensi dan ekspansi yang akan mengakibatkan hilangnya sebagian keefektifan dikala efisiensi meningkat, dan mengakibatkan hilangnya keefektifan dan efisiensi selama perluasan.
Postingan Terkait :
Tentang Konsep kemiskinan
Ukuran Atau Batasan Kemiskinan
Penyebab Kemiskinan Sumber http://2frameit.blogspot.com
(1) pemenuhan hak atas pangan,
(2) pemenuhan hak atas layanan kesehatan yang baik,
(3) pemenuhan hak atas perumahan,
(4) pemenuhan hak atas air bersih,
(5) pemenuhan hak atas tanah,
(6) pemenuhan hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup,
(9) pemenuhan hak atas rasa aman
(10) pemenuhan hak untuk berpartisipasi
Dalam upaya menekan angka kemiskinan pemerintah telah berupaya melaksanakan perbaikan kondisi sosial ekonomi, budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan menetapkan tiga jalur taktik pembangunan. Pertama Pro-Growth (Pro pertumbuhan) untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui iklim investasi. Kedua Pro-Job (pro lapangan kerja) untuk membuat lapangan kerja dan membuat kekerabatan industrial yang kondusif. Ketiga Pro-Poor (pro masyarakat miskin) untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat semoga sanggup berkontribusi dalam pembangunan dan memperluas jalan masuk terhadap layanan dasar.
Pemerintah mengelompokkan program-program penanggulangan kemiskinan menurut segmentasi masyarakat miskin akseptor kegiatan dalam tiga cluster :
- Cluster 1 , Kelompok kegiatan dukungan dan proteksi sosial, bertujuan untuk melaksanakan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Beberapa kegiatan dalam kelompok ini antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras bersubsidi untuk orang miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
- Cluster 2, kelompok penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk menyebarkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan. Beberapa kegiatan dalam kelompok ini antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infra Struktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW). Gerakan Pembangunan Terpadu Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan (Gerbangmas-Taskin).
- Cluster 3, kelompok kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan perjuangan mikro dan kecil, bertujuan untuk menawarkan jalan masuk dan penguatan ekonomi bagi pelaku perjuangan berskala mikro dan kecil. Contoh kegiatan yang termasuk kelompok ini ialah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pertama, berguru efektif, yakni beberapa tim yang bermutu tinggi dikirim ke obyek kajian untuk berbaur dalam laboratorium sosial sebagai tempat percontohan riil. Anggota tim menghayati permasalahan dari perspektif yang akan mendapatkan bantuan/program untuk mengidentifikasi kebutuhan riil sebagai materi penyusunan program.
Kedua, berguru efisien sesudah mengetahui apa yang harus dilaksanakan, perhatian difokuskan pada berguru bagaimana melaksanakannya secara lebih efisien, meninggalkan kegiatan yang relatif tidak produktif dan menyebarkan cara-cara yang sederhana (praktis) terhadap pemecahan operasional dengan pengalaman riil di lapangan.
Ketiga, berguru menyebarkan diri, pada tahap ini sesudah pelembagaan dan penyusunan organisasi simpulan pada tahap kedua, perhatian diarahkan kepada cara-cara perluasannya, pengembangan keahlian, sistem pengelolaan, struktur dan nilai-nilai pendukung.
Ketiga tahap di atas merupakan abstraksi dan merupakan penyederhanaan dari apa yang kenyataannya merupakan proses yang sangat tidak teratur dan umumnya bersifat intuitif ( Korten, 1988 : 244). Namun demikian abstraksi ini terang memberi alternatif bagi pendekatan cetak biru atas penyusunan kegiatan pembangunan. Selanjutnya Korten (1988 : 243) mengungkapkan bahwa mungkin ada pertukaran antara keefektifan, efisiensi dan ekspansi yang akan mengakibatkan hilangnya sebagian keefektifan dikala efisiensi meningkat, dan mengakibatkan hilangnya keefektifan dan efisiensi selama perluasan.
Postingan Terkait :
Tentang Konsep kemiskinan
Ukuran Atau Batasan Kemiskinan
Penyebab Kemiskinan Sumber http://2frameit.blogspot.com
0 Response to "Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan"
Posting Komentar