Integrasi Timor Timur Ke Wilayah Indonesia, Sampai Menjadi Provinsi Ke-27
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 27 Agustus 1945, Timor Timur tidak termasuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pada ketika itu Timor Timur masih menjadi tempat jajahan Portugis. Akan tetapi, semenjak tahun 1976 hingga pertengahan tahun 1999 Timor Timur secara resmi berintegrasi ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Keadaan Timor Timur Sebelum Berintegrasi
Sejak era ke-17, Portugis sudah menanamkan kekuasaannya di tempat Timor Timur. Dasar-dasar kekuasaan Portugis di Timor Timur diletakkan oleh Raja Muda Portugis yang berkedudukan di India yang berjulukan Antonio de Melo de Castro. Ia menunjuk Simao Luis sebagai penguasa Timor Timur tahun 1665.
Kekuasaan Portugis di Timor Timur diperkuat lagi dengan diangkatnya Antonio Cuelho Guerreiro sebagai gubernur pertama (1701) yang berkedudukan di Lifao (daerah Oekussi). Tindakan adikara dan eksploitasi yang dilakukan pemerintah kolonial Portugis sering mengakibatkan rasa dendam dan sakit hati rakyat Timor Timur.
Rakyat Timor Timur sering melaksanakan gerakan-gerakan untuk menentang kedudukan bangsa Portugis di Timor Timur yang dipimpin oleh rajanya masing-masing. Akan tetapi, setiap gerakan dan pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat selalu mengalami kegagalan alasannya ialah berhasil ditumpas oleh pemerintah kolonial Portugis.
Pada awal era ke-20, yaitu pada tahun 1910, pemberontakan berkobar lagi di Manufahe. Pemberontakan ini dipimpin oleh Bonaventure. Ia dibantu oleh seorang temannya yang berjulukan Domingus de Ornai yang kesudahannya tewas dalam pertempuran. Tewasnya Domingus de Ornai menimbulkan semangat pertempuran menurun dan pengikutnya bertambah lemah.
Pada tahun 1959 meletus pemberontakan yang lebih andal lagi. Kali ini terjadi di Vikeke di bawah pimpinan Yose Duarte. Namun, pemberontakan ini juga sanggup ditumpas oleh pemerintah kolonial Portugis. Pada tanggal 25 April 1974, terjadi perebutan kekuasaan militer di Portugal yang dipimpin oleh Jenderal De Spinola. Kudeta militer ini dikenal dengan nama Red Flower’s Revolution atau Revolusi Bunga. Jenderal De Spinola segera memegang tampuk (pangkal) pemerintahan menggantikan presiden Dr. Antonio de Oliviere Salazar.
Revolusi tersebut tidak hanya membawa efek di dalam negeri Portugal, tetapi juga terhadap daerah-daerah koloninya. Jenderal De Spinola berjanji untuk segera memperlihatkan kebebasan memilih nasib sendri bagi daerah-daerah koloni Portugal, termasuk juga tempat koloni di Timor Timur.
Integrasi Timor Timur Ke Wilayah Indonesia
Janji kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Jenderal Spinola tahun 1974 terhadap rakyat jajahan memperlihatkan impian kepada rakyat Timor Timur untuk mengadakan aneka macam macam perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Partai-partai politik diberikan kebebasan untuk berdiri dan berkembang. Rakyat menerima kesempatan untuk berpolitik.
Pada awalnya, muncul beberapa partai politik, menyerupai UDT (Uniao Democratica Timorense atau Uni Demokrasi Timor) yang dipimpin oleh Mario Vegas Carascalao, Apodeti (Associacao Popular Democratica de Timor) dengan pemimpinnya Arnoldodos Reis Araujo (penduduk orisinil Timor), Partai Sosial Demokrat yang kemudian menjadi Fretilin (Frente Revolucionario de Timor Leste Indefendence atau Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Timur) yang dipimpin oleh Fransisco Xavier Do Amaral.
Tujuan dan usaha dari partai-partai itu berbeda-beda. Partai UDT ingin membentuk Timor Timur sebagai sebuah negara yang merdeka, tetapi harus menjadi belahan dari kekuasaan Portugis. Partai UDT menolak kemerdekaan penuh untuk Timor Timur alasannya ialah berdasarkan pimpinan partai UDT, Timor Timur belum sanggup berdiri sendiri mengingat keadaan ekonomi yang masih lemah dan kemampuan rakyatnya yang masih kurang.
Partai Apodeti menginginkan supaya Timor Timur lepas dari Portugis dan bergabung dengan negara Republik Indonesia. Apodeti memperlihatkan alasan bahwa antara Indonesia dan Timor Timur terdapat banyak persamaan, menyerupai persamaan kebudayaan.
Sedangkan Fretilin tidak sepakat terhadap pendapat dan pandangan UDT, serta Apodeti. Partai ini menginginkan supaya Timor Timur menjadi sebuah negara merdeka tanpa bersatu dengan Portugis atau bergabung dengan Indonesia. Adanya perbedaan tujuan dan usaha dari partai-partai tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya persaingan antarpartai. Bahkan, persaingan tersebut telah menjurus ke arah perang saudara.
Dalam setiap pertikaian, Fretilin selalu mengalami kemenangan. Satu per satu kota-kota yang ada di Timor Timur hampir sanggup dikuasai oleh mereka. Fretilin melaksanakan tindakan-tindakan yang mengakibatkan kemarahan dari partai-partai lainnya, menyerupai Apodeti, Kota dan Trabalista. Partai-partai ini berusaha membantu UDT untuk melawan Fretilin.
Perluasan efek Fretilin yang berhaluan kiri di Timor Portugis mengakibatkan kecemasan Blok Barat, khususnya Amerika Serikat dan Australia terhadap kemungkinan ekspansi kekuatan komunis di Asia Tenggara dan Pasifik. Hal ini mendorong timbulnya pertolongan Barat bagi keterlibatan pribadi Indonesia di Timor Portugis.
Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Timur. Proklamasi yang dilakukan oleh Fretilin ditentang oleh partai-partai lainnya. Menanggapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Fretilin, adonan partai Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista mencetuskan proklamasi tandingan di Balibo pada tanggal 29 November 1975 yang dikenal dengan sebutan Proklamasi Balibo. Isi proklamasi itu menyatakan keinginan rakyat Timor Timur untuk bersatu dan berintegrasi dengan Republik Indonesia.
Setelah PSTT terbentuk, forum lain yang terbentuk ialah dewan perwakilan rakyat wilayah Timor Timur. Kedua forum tertinggi, administrator (PSTT) dan legislatif (DPR) itu, dibuat untuk melengkapi pegawanegeri penyelenggaraan dan penyediaan wadah untuk menampung kehendak rakyat secara objektif.
Pada tanggal 31 Mei 1976 diadakan sidang paripurna dewan perwakilan rakyat Timor Timur yang diikuti oleh 13 kabupaten. Sidang dilaksanakan di Gedung Olah Raga Dili. Acara sidang ialah membicarakan Petisi Integrasi Timor Timur dengan Republik Indonesia.
Pada tanggal 17 Juli 1976 secara resmi Timor Timur berintegrasi kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar akreditasi Timor Timur menjadi belahan wilayah Indonesia ialah Undang-Undang No. 7 Tahun 1976. Dengan demikian, Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27. Ibu kotanya Dili. Gubernur Timor Timur yang pertama ialah Arnoldo dos Reis Araujo dan wakilnya Fransisco Xavier Lopez da Cruz.
Keadaan Timor Timur Sebagai Provinsi Ke-27
Setelah Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, pemerintah Indonesia terus berupaya membenahi dan menata kembali kehidupan masyarakat Timor Timur sebagai provinsi ke-27 supaya sanggup sejajar dengan masyarakat dari provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk Timor Timur dilakukan di segala bidang kehidupan.
Dalam bidang pertanian, pemerintah membangun saluran-saluran irigasi, membuka lahan pertanian yang baru, mengadakan aneka macam penyuluhan kepada para petani perihal cara bertani yang baik dan mendirikan Badan Usaha Unit Desa (BUUD), serta Koperasi Unit Desa (KUD).
Dalam bidang perhubungan, pemerintah membangun jalan dan jembatan, memperbanyak rute angkutan umum, membangun lapangan terbang dan memperbaiki pelabuhan maritim di Dili.
Bidang lainnya yang juga menerima perhatian pemerintah ialah bidang kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan, pemerintah membangun beberapa rumah sakit dan puskesmas. Pemerintah juga mendirikan pos pelayanan terpadu di setiap desa/kelurahan.
Di bidang pendidikan, pemerintah membangun aneka macam sarana pendidikan, menyerupai gedung-gedung sekolah lembaga-lembaga penelitian dan pelatihan, serta gedung universitas. Selain bidang-bidang pembangunan di atas, pemerintah juga melaksanakan pembangunan di bidang-bidang lainnya.
Hampir semua indikator memperlihatkan pertumbuhan pesat dalam aneka macam sektor ekonomi selama periode integrasi (sistem pembauran untuk menjadi suatu kesatuan yang utuh). Namun di pihak lain, pembangunan politik dalam pengertian ekspansi partisipasi masyarakat relatif terabaikan pemerintah kala itu. Konflik antara kelompok pendukung integritas dan kelompok anti integritas berjalan terus, bahkan dengan tindakan kekerasan.
Di samping itu, berakhirnya Perang Dingin yang telah mengubah pandangan internasional terhadap bahaya Blok Komunis, semakin memojokkan posisi Indonesia. Beberapa negara, menyerupai Amerika Serikat dan Australia mulai mempertanyakan masalah integrasi Timor Timur dan menekan Indonesia untuk melaksanakan referendum (jajak pendapat/proses pemungutan bunyi untuk mengambil sebuah keputusan terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara)
Dalam perjalanan waktu setelah tempat Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, ada beberapa insiden penting yang terjadi. Peristiwa-peristiwa itu antara lain, sebagai berikut :
- Pada tanggal 7 Mei 1977, pasukan Fretilin mengklain bahwa mereka menguasai 80 % wilayah Timor Timur.
- Pada tanggal 28 November 1977, Majelis Umum PBB menolak integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dan menyerukan penentuan nasib sendiri dilaksanakan.
- Pada tanggal 20 November 1978, Majelis Umum PBB menyerukan penarikan pasukan Indonesia dari Timor Timur.
- Pada tanggal 16 Agustus 1985, dalam pidato HUT ke-40 RI, presiden Soeharto membenarkan invasi (aksi militer dari angkatan bersenjata suatu negara untuk memasuki tempat yang dikuasai oleh negara lain) ke Timor Timur sebagai respons terhadap gerakan rakyat Timor Timur yang ingin membebaskan diri dari belenggu kolonialisme.
- Pada tanggal 18 Agustus 1985, Perdana Menteri Australia, Bob Hawke mengakui kedaulatan Indonesia terhadap Timor Timur.
- Pada tanggal 9 Desember 1985, pemerintah Indonesia dan Australia mengumumkan bahwa akan diadakan penambangan minyak di Celah Timor.
- Pada tanggal 5 November 1988, presiden Soeharto mengumumkan delapan dari 13 kabupaten di Timor Timur dibuka bagi orang Indonesia dan asing.
- Pada tanggal 12 November 1991, terjadi penembakan terhadap demonstran di pemakaman Santa Cruz. Pada ketika itu massa demonstran sedang memperingati tewasnya Sebastio Gomes, seorang penggagas prokemerdekaan beberapa waktu sebelumnya. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Insiden Santa Cruz.
- Pada tanggal 20 November 1992, Xanana Gusmao ditangkap dengan tuduhan sebagai otak demonstrasi di Santa Cruz.
- Pada tanggal 20 Juli 1993, pemerintah memberi jalan bagi negosiasi antara orang Timor Timur yang pro dan anti-integrasi.
0 Response to "Integrasi Timor Timur Ke Wilayah Indonesia, Sampai Menjadi Provinsi Ke-27"
Posting Komentar