Pengertian Otonomi Kawasan Di Indonesia

Apa pengertian otonomi daerah?, pengertian otonomi secara harfiah diambil dari bahasa Yunani ialah dari kata autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Jika digabungkan, bisa berarti mengatur sendiri atau berkewenangan untuk melaksanakan pengaturan sendiri. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil pengertian otonomi tempat sebagai kewenangan pemerintah tempat dalam mengatur serta mengurus sendiri pemerintahannya untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Gambar. Area warung di objek wisata waduk kedungombo dikelola oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat (Foto: Siswa Team)

Bagaimana pengertian otonomi tempat di Indonesia?

Pengertian otonomi tempat di Indonesia sama menyerupai yang telah kita definisikan di atas, hanya saja mempunyai sejumlah pengembangan makna. Di Indonesia otonomi mengandung arti sebagai perundangan (regeling) dan pemerintahan (bestuur) dimana pemerintahan tempat (provinsi, kota/kabupaten) diberikan hak dan kekuasaan perundang-undangan sehingga bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi perlu dipahami bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan tempat ini tidak bersifat bebas secara mutlak melainkan harus tetap patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Misalnya, pengelolaan sampah di Yogyakarta dikelola oleh pemda Yogyakarta, pembentukan peraturan-peraturan tempat dan sebagainya.

Daerah otonom juga dinamakan sebagai daerah, tidak ada istilah gres disini. Daerah merupakan kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai wilayah serta kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri dan urusan-urusan pemerintahan sesuai dengan prakarsa sendiri menurut aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nah, untuk melihat sejauh mana batas-batas rumah tangga suatu daerah, kita sanggup melihatnya dari dua sudut ialah sudut bahan dan sudut teritorium (Dewi,2009).

1. Sudut materi

Sudut bahan bermakna isi dan luas rumah tangga tempat tersebut tergantung dari sistem rumah tangga yang digunakan. The Liang Gie dan Van der Pot beropini bahwa isi dan luasnya rumah tangga tempat sanggup mencakup dua hal yakni rumah tangga secara materiil, formal dan riil.

a. Rumah tangga secara materiil atau material

Rumah tangga secara materiil ditandai dengan adanya pembagian kewenangan atau kiprah secara rinci antara pemerintah sentra dan pemerintah tempat yang tegas dalam undang-undang pembentukannya. Pembagian kiprah ini sanggup dilihat dalam peraturan tempat yang telah dibentuk dimana kewenangan yang peraturannya tidak terdapat dalam peraturan tempat berarti merupakan kewenangan pemerintah pusat.

b. Rumah tangga secara formal

Rumah tangga secara formal ditandai dengan tidak adanya perbedaan (baik sifat maupun urusan) yang diselenggarakan oleh pemerintah sentra maupun tempat otonom. Dengen demikian setiap kesatuan masyarakat aturan sanggup mengerjakannya. Adapun pembagian tugasnya didasarkan pada pertimbangan rasional dan mudah sehingga sanggup dilaksanakan dengan baik dan benar.

Pelaksanaan rumah tangga secara formal telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 dimana dijelaskan bahwa pemerintah tempat sanggup menyelenggarakan urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah sentra antara lain mengatur politik luar negeri, mengatur pertahanan, mengatur keamanan, yustisi, mengatur agama yang dianut, moneter dan fiskal nasional.

c. Rumah tangga secara riil

Rumah tangga secara riil merupakan campuran dari rumah tangga secara material dan formal dimana penyerahan urusan atau kiprah kewenangan kepada tempat didasarkan pada kemampuan penduduk tempat otonom dengan melihat faktor material dan formal tempat tersebut. Nah, dengan ini maka kewenangan pemerintah tempat bisa saja diberikan atau dicabut kembali bila kemampuan tempat otonom tersebut berubah.

2. Sudut teritorium

Sudut teritorium bermakna bahwa luas kekuasaan otonomi suatu daerah hanya terbatas pada luas daerahnya saja sehingga masalah yang berada di luar batas wilayahnya, maka tempat otonom tersebut tidak mempunyai kekuasaan apapun meskipun terhadap penduduk sendiri.

Pelaksanaan otonomi tempat di Indonesia telah diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 18, 18A dan 18B dimana aturan dasar inilah yang lalu bermetamorfosis sumber aturan lebih lanjut bagi pengaturan otonomi daerah, yakni ke dalam bentuk undang-undang tempat atau peraturan tempat (Nurdiaman,2009).

Dijelaskan lebih lanjut dalam buku karya Nurdiaman (2009) bahwa pelaksanaan otonomi tempat sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 wacana Pemerintah Daerah namun pelaksanaan otonomi tempat gres mulai diberlakukan secara resmi mulai 1 Januari 2001. Nah, dalam perkembangannya lalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan Daerah yang berlaku mulai 1 Januari 2005 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 wacana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah tempat otonom sanggup lebih cepat dalam merespons tuntutan masyarakat tempat sehingga dibutuhkan bisa terciptanya pembangunan yang lebih luas, berkwalitas, efektif dan efisien.

Pengertian otonomi tempat di Indonesia ini cukup luas bukan?, darisini kita jadi tahu bahwa otonomi tempat itu sangat bermanfaat untuk mempercepat pembangunan menyerupai yang dibutuhkan masyarakat di daerah. Akan tetapi perlu dicermati bahwa keberhasilan pembangunan tempat otonom ini sangatlah tergantung pada kemampuan rakyatnya. Hal ini dikarenakan rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia sehingga kiprah serta atau partisipasinya sangat dibutuhkan dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.

[color-box]Anisty, Dewi.2009. PKn 3 : Kelas IX SMP dan MTs. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.

Faridy, MS.2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Pekanbaru: PT. Sutra Benta Perkasa.

Nurdiaman, AA.2009. Pendidikan Kewarganegaraan 3: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kelas IX SMP /Madrasah Tsanawiyah. Bandung: PT. Pribumi Mekar.[/color-box]

Sumber aciknadzirah.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: