Kondisi Pelayanan Publik, Sebuah Pengantar Singkat
dalam menyiapkan bangsa indonesia memasuki periode globalisasi dan perdagangan bebas yang gemanya sudah mulai terasa kini ini, kiprah pegawanegeri pemerintah dalam hal ini pegawai negeri menjadi sangat penting dan strategis terutama dalam menawarkan pelayanan kepada masyarakat. pentingnya kiprah pegawanegeri pemerintah tersebut lantaran pelayanan merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh setiap pemerintah mulai dari tingkat sentra hingga pada tingkat daerah, disamping fungsi pembangunan dan pemberdayaan.
sampaumur ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai jawaban dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya dan kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. perubahan yang sanggup dirasakan kini ini ialah terjadinya perubahan contoh pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. hal itu dimungkinkan, lantaran semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga.
kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang bisa memenuhi aneka macam tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah. dalam kaitannya itu rasyid (1997:11) mengemukakan bahwa : pemerintah modern, dengan kata lain, pada hakekatnya ialah pelayanan kepada masyarakat. pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat. memungkinkan setiap anggota masyarakat membuatkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.
selanjutnya osborn dan gaebler (1995:192) mengemukakan bahwa pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warganya. kiprah pemerintah ialah mencari cara untuk menyenangkan warganya. menurut hal tersebut di atas, sanggup dipahami bahwa pemerintah yang terbentuk merupakan pelayan masyarakat yang harus menawarkan kepuasan kepada masyarakat. kesepakatan ini hanya bisa dipegang kalau rakyat merasa bahwa pemerintahan yang berjalan masih mengarah kepada upaya untuk melindungi dan melayani masyarakat.
pemerintahan di masa kini orientasinya diperlukan lebih ditekankan pada pelayanan kepada masyarakat. hal ini berbeda dengan pemerintahan di masa sebelumnya, yang orientasinya diarahkan kepada aspek kekuasaan. hal ini berarti bahwa pemerintahan di masa kini harus memberi perhatian yang lebih besar pada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat daripada menonjolkan diri sebagai kekuasaan semata.
perhatian terhadap eksistensi pelayanan, makin berkembang pula seiring dengan munculnya aneka macam dilema pelayanan, mulai dari pembuatan akta, ktp, perijinan hingga pada pengadaan sarana, prasarana umum dan sosial.
dalam konteks indonesia sendiri masyarakat sering mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. sebagaimana yang dikemukakan rasyid (1997:144) : hal ini terlihat dari banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui aneka macam media cetak wacana sikap birokrasi yang cenderung bersifat besar kepala dan tidak memperlihatkan gambaran sebagai pelayanan masyarakat, lantaran yang nampak ialah sosok penguasa yang ingin dilayani bukan untuk melayani.
hal ini disebabkan birokrasi pemerintah lebih berorientasi pada pejabat atasan (dwiyanto dkk, 1993:38), oleh lantaran itu kesan pertama dari hampir setiap warga masyarakat yang tiba berurusan ke kantor-kantor pemerintah ialah bertemunya mereka dengan pegawai berseragam yang kurang ramah, kurang informatif, mata duitan dan kurang profesional (rasyid, 1997:142). belum lagi nada sinisme yang melihat ciri birokrasi pemerintah yang selalu menciptakan sesuatu pekerjaan yang bahwasanya sederhana menjadi rumit. (siagian, 1994:116).
keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan masyarakat semakin memperburuk persepsi masyarakat wacana eksistensi pemerintah. apalagi bila dibandingkan dengan sistem pelayanan oleh pihak swasta, organisasi pelayanan pemerintah atau birokrasi pemerintah yang sering dikatakan sumber kelambanan, pungli dan inefisiensi. sementara itu birokrasi swasta seringkali dianggap mempunyai ciri-ciri yang sebaliknya. menyerupai cepat, efisien, inovatif dan berkualitas.
semua dilema tersebut memperlihatkan fenomena ambivelensi birokrasi pemerintah indonesia yang telah membudaya selama kurun waktu yang sangat lama. arogansi kekuasaan masih menjadi belahan yang menyerupai sudah inheren dalam birokrasi pemerintahan, banyak pejabat pemerintah yang merasa seolah-olah jabatan yang dipegangnya ialah miliknya, dan mereka tampaknya "sudah kawin dengan kekuasaanya". akhirnya seringkali muncul aneka macam agresi dan tuntutan masyarakat termasuk gerakan reformasi yang dikobarkan oleh masyarakat ketika ini.
Sumber http://2frameit.blogspot.com
0 Response to "Kondisi Pelayanan Publik, Sebuah Pengantar Singkat"
Posting Komentar