Prediksi Tes Wawasan Kebangsaan Seri 3
INGIN LEBIH MELATIH MENGERJAKAN SOAL-SOAL TES WAWASAN KEBANGSAAN, BUKA;
PREDIKSI TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 1
PREDIKSI TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 2
Sumber http://ruangparabintang.blogspot.com
PREDIKSI TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 1
PREDIKSI TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 2
01. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai …..
(A) pernyataan wacana hak –hak asasi manusia
(B) peraturan hukum
(C) konvensi hukum
(D) deklarasi umum
(E) pernyataan tujuan Negara
02. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis formal …..
(A) boleh diubah
(B) tidak boleh diubah.
(C) boleh diubah dengan persetujuan 2/3 anggota MPR
(D) boleh diubah dengan cara referendum
(E) boleh diubah dengan persetujuan Mahkamah Konstitusi
03. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara ekspresi dan goresan pena ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal ….
(A) Pasal 25 UUD 1945
(B) Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945
(C) Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945
(D) Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945
(E) Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945
04. Kebijakan makro politik luar negeri R . I berpedoman pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya ….
(A) Alinea 1
(B) Alinea 2
(C) Alinea 3
(D) Alinea 4 .
(E) Alinea 5
05. Pancasila sebagai dasar negara R . I mulai berlaku pada ……
(A) 1 Juni 1945
(B) 17 Agustus 1945
(C) 18 Agustus 1945
(D) 1 Oktober 1945
(E) 22 Juni 1945
06. Tujuan negara R.I terdapat dalam Pembukaan
UUD 1945 pada alinea …..
(A) Alinea 1
(B) Alinea 2
(C) Alinea 3
(D) Alinea 4
(E) Alinea 5
07. Partisipasi masyarakat untuk membantu korban musibah Tsunami di Aceh dan sebagai perwujudan dan penghayatan terhadap Pancasila khususnya sila ke ….
(A) Sila ke 1
(B) Sila ke 2
(C) Sila ke 3
(D) Sila ke 4
(E) Sila ke 5
08. Jambore nasional yang diikuti oleh pramuka dari banyak sekali kawasan di Indonesia merupakan implementasi dari.....
(A) Sila ke 1
(B) Sila ke 2
(C) Sila ke 3
(D) Sila ke 4
(E) Sila ke 5
09. Sistem Pemerintahan Daerah dikala ini diatur dalam ….
(A) UU No . 22 Tahun 1999
(B) UU No . 25 Tahun 1999
(C) UU No . 30 Tahun 2004
(D) UU No . 32 Tahun 2004
(E) UU No . 33 Tahun 2004
10. Mekanisme relasi keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemda dikala ini diatur dalam …..
(A) UU No . 22 Tahun 1999
(B) UU No . 25 Tahun 1999
(C) UU No . 30 Tahun 2004
(D) UU No . 32 Tahun 2004
(E) UU No . 33 Tahun 2004.
11. Dalam sistem pemerintahan presidensial para menteri bertanggung jawab kepada …..
(A) Presiden
(B) DPR
(C) MPR
(D) Mahkamah Konstitusi
(E) MPR dan dewan perwakilan rakyat
12. Selama pemerintahan presiden Soekarno telah dilaksanakan Pemilu sebanyak ….
(A) Satu Kali .
(B) Dua Kali
(C) Tiga Kali
(D) Empat Kali
(E) Lima Kali
13. Yang berwenang memutuskan RAPBN menjadi APBN yaitu …..
(A) Presiden
(B) MPR
(C) DPR.
(D) Presiden dan dewan perwakilan rakyat
(E) Dewan Pertahanan dan Keamanan
14. Lembaga tinggi negara yang mempunyai kiprah di bidang pengawasan yaitu ….
(A) Bapeka / BPK
(B) MA
(C) Mahkamah Konstitusi
(D) DPR
(E) DPA dan MPR
15. DPRD sanggup melaksanakan fungsi meminta klarifikasi kepada pemerintah kawasan terhadap suatu hal dengan memakai hak ….
(A) Hak Interpelasi.
(B) Hak Amandemen
(C) Hak Angket
(D) Hak Budget
(E) Hak Opsi
16. Menurut ketentuan undang – undang tentang pemerintahan kawasan , kepala kawasan dibantu
oleh wakil kepala kawasan yang berjumlah ….
(A) Satu Orang
(B) Dua Orang
(C) Tiga Orang
(D) Empat Orang
(E) Lima Orang
17. Berikut ini yang bukan menjadi wewenang pemerintah sentra berdasarkan sistem pemerintahan kawasan yang berlaku dikala ini yaitu bidang …..
(A) Moneter.
(B) Politik Luar Negeri
(C) Pertahanan Keamanan
(D) Peradilan
(E) Kesehatan
18. Menurut undang – undang yang berlaku calon
kepala kawasan sanggup diajukan dan dicalonkan oleh ….
(A) Rakyat
(B) DPRD
(C) Rakyat melalui DPRD
(D) Partai Politik.
(E) Rakyat dan Partai Politik
19. Lembaga pemerintahan kawasan yang bertugas melakukan fungsi perencanaan kawasan yaitu ….
(A) Dinas Pendapatan
(B) Dinas Tata Kota
(C) Dinas Perencanaan Wilayah
(D) Bappeda
(E) Dinas Cipta Karya
20. Menurut Undang – Undang yang berlaku, Pegawai negeri sipil …..
(A) Boleh menjadi anggota parpol asal tidak
menduduki jabatan struktural
(B) Boleh menjadi anggota parpol dengan izin
atasan
(C) Boleh menjadi anggota parpol dengan izin
peradilan setempat
(D) Boleh menjadi anggota parpol
(E) Tidak boleh menjadi anggota parpol
21. Yang bertugas dalam memutuskan kasus di pengadilan yaitu …..
(A) Jaksa
(B) Pengacara
(C) Polisi
(D) Hakim
(E) Panitera
22. Undang – Undang yang mengatur wacana partai politik yaitu Undang-Undang …..
(A) UU No. 12 Tahun 2004
(B) UU No. 31 Tahun 2002
(C) UU No. 13 Tahun 2003
(D) UU No. 24 Tahun 2003
(E) UU No. 25 Tahun 2004
23. Menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan antar pemeluk yang berbeda agama …..
(A) Diperbolehkan
(B) Dilarang
(C) Diperbolehkan asal ada izin Departemen agama .
(D) Diperbolehkan dengan izin agama
(E) Diperbolehkan asal ada izin Orang bau tanah
24. Konflik antar pemeluk agama yang berbeda dan antar etnis yang berbeda berkepanjangan merupakan penyimpangan dari Pancasila yaitu …..
(A) Sila ke 1
(B) Sila ke 2
(C) Sila ke 3
(D) Sila ke 4
(E) Sila ke 5
25. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam perjuangan pembelaan negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada ….
(A) Pasal 28 ayat (1)
(B) Pasal 28 ayat (2)
(C) Pasal 27 ayat (3)
(D) Pasal 30 ayat (2)
(E) Pasal 30 ayat (3)
26. Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia yaitu sebagai ….
(1) Kepala Negara
(2) Kepala Legislatif
(3) Kepala Pemerintahan
(4) Kepala Yudikatif
27. Pencetus teori pembagian kekuasaan yang terdiri bidang Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yaitu …..
(1) John locke
(2) Rousseau
(3) Aristoteles
(4) Mountesquieu
28. Mahkamah Konstitusi berwenang ….
(1) Mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final
(2) Menguji Undang-Undang terhadap UUD
1945
(3) Memutus pembubaran partai politik
(4) Memutus perselisihan wacana hasil
Pemilu
29. Pembangunan dalam bidang Hankamnas menunjuk kekuatan TNI sebagai ….
(1) Moderator dan imbas pembangunan
(2) Stabilisator dan dinamisator masyarakat
(3) Kekuatan sosial dan kultural bangsa
(4) Pengawal dan pengaman pembangunan nasional
30. Yang mengatur kepolisian negara yaitu ….
(1) UU No. 22 Tahun 1999
(2) UU No. 12 Tahun 2003
(3) UU No. 32 Tahun 2004
(4) UU No. 3 Tahun 2004
31. Munculnya Etika Protestan di Eropa menum-buhkan etos kerja yang berlebihan sehingga menjadikan paham :
(1) Kapitalisme
(2) Indivisualisme
(3) Liberalisme
(4) Imperialisme
32. Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari ….
(1) DPR
(2) Utusan golongan
(3) DPD
(4) Wakil parpol
33. Yang termasuk anggota ASEAN di bawah ini yaitu …..
(1) Indonesia
(2) Malaysia
(3) Philipina
(4) Singapura
34. Tujuan didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah….
(1) menjamin perdamaian dunia
(2) kerjasama bangsa-bangsa di bidang sosial, budaya dan ekonomi
(3) terwujudnya Hak-hak Asasi Manusia
(4) mencegah imperialisme
35. Sumpah Pemuda merupakan realisasi integrasi nasional karena….
(1) pengakuan satu bangsa
(2) Anti komunisme
(3) Menggalang nasionalisme
(4) Menjauhkan chauvinisme
0 Response to "Prediksi Tes Wawasan Kebangsaan Seri 3"
Posting Komentar