Pengertian, Dampak, Kelebihan Dan Kelemahan Desentralisasi

Pengertian, Dampak, Kelebihan dan Kelemahan Desentralisasi -dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan sebab dengan adanya desentralisasi kini mengakibatkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi bekerjasama dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi kawasan merupakan kewenangan suatu kawasan untuk menyusun, mengatur, dan mengurus wilayahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta dukungan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak kasatmata pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara sampai kawasan otonom tersebut sanggup berdikari dan secara otomatis sanggup memajukan pembangunan nasional.

Pada kesempatan kali ini kami akan membahas desentralisai yang meliputi;

1. Apa Pengertian Desentralisasi
2. Apa Kelebihan Desentralisasi
3. Apa Kelemahan Desentralisasi
4. Apa Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi
5. Apa saja Faktor yang Mempengaruhi Derajat Desentralisasi

1. Pengertian Desentralisasi 

Desentralisasi secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan.kewenangan atau sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, insan dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah kawasan baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat pelaksananya yaitu perangkat kawasan itu sendiri. 

Pengertian, Dampak, Kelebihan dan Kelemahan Desentralisasi

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. 

Kelemahan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk kawasan yaitu euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta dipakai untuk mengeruk laba pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi sebab sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat. 

2. Kelebihan Desentralisasi 

•  Harus meningkatkan motivasi staf. 
• Keputusan yang dibentuk lebih erat dengan pelanggan. 
•  Konsisten dengan bertujuan untuk menyanjung hirarki. 
• Cara yang baik untuk melatih dan menyebarkan administrasi junior. 

3. Kelemahan Desentralisasi 

• Pengambilan keputusan tidak selalu strategis. 
• Sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat atau risiko biaya 

4. Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi 

a. Segi Ekonomi 

Dari segi ekonomi banyak sekali laba dari penerapan sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan kawasan akan gampang untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan kawasan dan pendapatan masyarakat akan meningkat. 

Tetapi penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat kawasan (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKN. “Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, resmi menjadi tersangka korupsi pembelian genset senilai Rp 30 miliar, kemudian giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi sebagai tersangka kasus korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 sebesar Rp 6,4 miliar, oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dua kasus korupsi menyangkut gubernur ini, masih ditambah kasus korupsi yang menyangkut puluhan anggota DPRD di aneka macam wilayah indonesia 

b. Segi Sosial Budaya 

Dampak perkuatnya ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan kawasan akan dengan gampang untuk menyebarkan kebudayaan yang dimiliki oleh kawasan tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut sanggup dikembangkan dan di perkenalkan kepada kawasan lain. Yang nantinya merupakan salah satu potensi kawasan tersebut. 

Sedangkan dampak negatif dari desentralisasi pada segi sosial budaya yaitu masing- masing kawasan berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Sehingga, secara tidak pribadi ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. 

c. Segi Keamanan dan Politik 

Dampak kasatmata yang didapat melalui desentralisasi yaitu sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di kawasan sanggup diputuskan di kawasan tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini mengakibatkan pemerintah kawasan lebih aktif dalam mengelola daerahnya. 

Tetapi dampak negatif yang terlihat dari sistem ini yaitu euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta dipakai untuk mengeruk laba pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi sebab sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat. 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Derajat Desentralisasi 

Desentralisasi mempunyai nilai hanya bila sanggup membantu organisasi mencapai tujuannya dengan efisien. Penentuan derajat desentralisasi sangat dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut : 

1. Filsafat managemen. Banyak manager puncak yang sangat otokratik dan menginginkan pengawasan pusat yang kuat. Hal ini akan mensugesti kesediaan managemen untuk mendelegasikan wewenangnya. 
2. Ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Organisasi mustahil efisien bila semua wewenang pembuatan keputusan ada pada satu atau beberapa manager puncak saja. Suatu organisasi yang tumbuh semakin besar dan kompleks, ada kecenderungan untuk meningkatkan desentralisasi. Begitu juga, tingkat pertumbuhan yang semakin cepat akan memaksa administrasi meningkatkan delegasi wewenangnya. 
3. Stategi dan lingkungan organisasi. Strategi organisasi akan mensugesti tipe pasar, lingkungan teknologi, dan persaingan yang harus dihadapinya. Faktor-faktor ini selanjutnya akan mensugesti derajat desentralisasi. 
4. Penyebaran geografis organisasi. Pada umumnya, semakin menyebar satuan-satuan organisasi secara geografis, organisasi akan cenderung melaksanakan desentralisasi , sebab pembuatan keputusan akan lebih sesuai dengan kondisi local masing-masing. 
5. Tersedianya peralatan pengawasan yang efektif. Organisasi yang kekurangan peralatan-peralatan efektif untuk melaksanakan pengawasan satuan-satuan tingkat bawah akan cenderung melaksanakan setralisasi bila administrasi tidak sanggup dengan gampang memonitor pelaksanaan kerja bawahannya. 
6. Kualitas Manager. Desentralisasi memerlukan lebih banyak manager-manager yang berkualitas, sebab mereka harus menciptakan keputusan sendiri. 
7. Keaneka-ragaman produk dan jasa. Makin beraneka-ragam produk atau jasa yang ditawarkan, organisasi cenderung melaksanakan desentralisasi, dan sebaliknya semakin tidak beraneka-ragam, lebih cenderung sentralisasi. 
8. Karakteristik-karakteristik organisasi lainnya, menyerupai biaya dan risiko yang bekerjasama dengan pembuatan keputusan, sejarah pertumbuhan organisasi, kemampuan managemen bawah, dan sebaginya. 

C. Hakekat Sentralisasi dan Desentralisasi 

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 perihal Perubahan atas PP No 6/2005 perihal pemilihan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membawa Indonesia pada titik di mana masalah tugas pusat dan kawasan masuk kembali pada wacana public. 

Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara yaitu problem pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintahan di bawahnya. Dan tujuan "baik" dari perimbangan ini yaitu pelayanan negara terhadap masyarakat. 

Seperti telah diketahui, pemahaman dan tujuan "baik" semacam itu sudah dipandang ketinggalan zaman. Saat ini desentralisasi dikaitkan pertanyaan apakah prosesnya cukup akuntabel untuk menjamin kesejahteraan masyarakat lokal. Semata birokrasi untuk pelayanan tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, bahkan sering merupakan medium untuk melencengkan sumber daya publik. Kontrol internal forum negara sering tak bisa mencegah aneka macam macam pelanggaran yang dilakukan pejabat negara. 

Di Indonesia semenjak tahun 1998 sampai baru-baru ini, pandangan politik yang dianggap sempurna dalam wacana publik yaitu bahwa desentralisasi merupakan jalan yang meyakinkan, yang akan menguntungkan daerah. Pandangan ini diciptakan oleh pengalaman sejarah selama masa Orde Baru di mana sentralisme membawa banyak akhir merugikan bagi daerah. Sayang, situasi ini mengecilkan kesempatan dikembangkannya suatu diskusi yang sehat bagaimana sebaiknya desentralisasi dikembangkan di Indonesia. Jiwa desentralisasi di Indonesia yaitu "melepaskan diri sebesarnya dari pusat" bukan "membagi tanggung jawab kesejahteraan daerah". 

Karena takut dianggap tidak politically correct, banyak orang enggan membahas tugas pusat dan kawasan secara kritis. Kini sudah saatnya proses pembahasan dibuka kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta secara lebih jujur 

Sentralisasi dan desentralisasi dihentikan ditetapkan sebagai suatu proses satu arah dengan tujuan pasti. Pertama- tama, kedua "sasi" itu yaitu masalah perimbangan. Artinya, tugas pemerintah pusat dan pemerintah kawasan akan selalu merupakan dua hal yang dibutuhkan. Tak ada rumusan ideal perimbangan. Selain proses politik yang sukar ditentukan, seharusnya ukuran yang paling sah yaitu argumen mana yang terbaik bagi masyarakat. 

Kedua, batas antara pusat dan kawasan tidak selalu jelas. Kepentingan di kawasan bisa terbelah antara para elite penyelenggara negara dan masyarakat lokal. Adalah mungkin pemerintah pusat memainkan tugas menguatkan masyarakat lokal dalam menghadapi kesewenangan kekuasaan. Ketiga, dalam suatu masyarakat yang berubah, tanggung jawab pusat maupun kawasan akan terus berubah pula. 

Dalam penyelenggaraan negara selalu ada aspek dan definisi gres perihal tugas pusat dan daerah. Misalnya, globalisasi akan meningkatkan kembali campur tangan pusat di kawasan di sisi-sisi tertentu. Karena itu, desentralisasi dan sentralisasi sanggup terjadi bersamaan pada aspek-aspek berbeda. 

Pusat mempunyai kecenderungan untuk mendorong sentralisasi sebab aneka macam alasan. Untuk alasan "negatif" sanggup disebut alasan menyerupai kontrol sumber daya dan menimbulkan kawasan sebagai sapi perah. Namun, ada alasan-alasan yang sanggup bersifat "positif", menyerupai kestabilan politik dan ekonomi, menjaga batas kesenjangan supaya tidak terlalu buruk, dan mendorong aktivitas secara cepat. 

Harus diingat, dalam banyak negara, termasuk Indonesia, pusat mempunyai sumber daya manajerial, kecakapan lebih banyak dalam berinteraksi secara global, dan ada pada domain di mana imbas etik pembangunan yang diterima secara internasional. Pemerintah pusat juga berada pada hot spot proses politik. Adalah lebih mungkin terjadi situasi di mana pemerintah di bawah tekanan bila kekuatan masyarakat sipil bersatu. 

Bagaimana hal-hal itu sanggup menghasilkan sesuatu yang kasatmata atau negatif tergantung pada situasinya. Pertama yang penting yaitu legitimasi politik pemerintah pusat. Secara sederhana, harus dibedakan antara legitimasi terhadap para pemimpin di tingkat nasional dan legitimasi terhadap birokrasi. Pemerintah pusat sering harus mengandalkan birokrasi untuk programnya terhadap daerah. Kepopuleran individu selalu tidak bertahan usang dan sanggup segera dirusak oleh ketidakmampuan memperbaiki mutu birokrasi. 

Di Indonesia, birokrasi yang sebetulnya mempunyai kompetensi dan orientasi tidak mengecewakan pada awal reformasi kini mulai dibelokkan kekuatan politik partai dan kelompok. Penyelenggara negara di tingkat pusat terdiri dari beberapa partai politik. Kombinasi antara partai politik yang hampir seluruhnya punya masalah akuntabilitas dan sistem politik representasi (oleh partai politik yang sanggup dikatakan sama di DPRD) yang tidak akuntabel di tingkat lokal menciptakan masyarakat lokal tidak gampang memercayai "pusat". Jika ingin memperbaikinya, pemerintah pusat harus bisa menciptakan standar akuntabilitas sendiri supaya menerima dukungan masyarakat lokal. 

Indonesia kini mulai mengalami apatisme terhadap desentralisasi. Situasi ini bisa dimanfaatkan pemerintah pusat untuk melaksanakan perubahan di tingkat daerah. Kasus Argentina dan Brasil yang bersifat federalis memperlihatkan jatuhnya legitimasi para elite politik lokal menawarkan kesempatan kepada elite nasional untuk melaksanakan resentralisasi di bidang ekonomi untuk bidang- bidang tertentu. Kedua pemerintahan banyak memakai struktur internal (birokrasi) untuk mengubah arah, tanpa terlalu banyak berurusan dengan struktur politik yang ada. 

Kembali kepada problem awal, masalah sentralisasi dan desentralisasi bukan lagi dipandang sebagai problem penyelenggara negara saja. Pada balasannya kekuatan suatu bangsa harus diletakkan pada masyarakatnya. Saat ini di banyak wilayah, politik lokal dikuasai selain oleh orang-orang partai politik juga kelompok-kelompok yang menjalankan prinsip bertentangan dengan pencapaian tujuan kesejahteraan umum. Kekuatan kelompok pro pembaruan lemah di banyak kawasan dan pribadi harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik local dengan kepentingan sempit. 

Pemerintah pusat seharusnya memperkuat elemen masyarakat untuk berhadapan dengan kekuatan tadi. Sebagai contoh, KPU kawasan diberi wewenang untuk merekomendasikan penghentian pilkada, bukan melalui gubernur dan DPRD. Namun, sebagai institusi KPU kawasan harus diperkuat secara institusional dan organisatoris. Meskipun pemerintah pusat mungkin tidak diharapkan untuk ikut mendorong perubahan sistem politik yang ada sekarang, perbaikan penegakan aturan di daerah-daerah sangat membantu kekuatan masyarakat pro perubahan. 

Birokrasi sekali lagi yaitu alat pemerintah pusat untuk melaksanakan perbaikan daerah. Birokrasi, bila dirancang secara sungguh-sungguh, bisa berperan sebagai alat merasionalisasikan masyarakat. Pemerintah pusat, misalnya, membantu pemerintah kawasan dalam mendesain pelayanan publik yang akuntabel. Pemerintah kawasan sering pada situasi terlalu terpengaruh dengan kepentingan perpolitikan lokal. Terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu representasi problem kawasan di tingkat pusat. Sekarang ini sistem perwakilan kawasan yang ada baik di dewan perwakilan rakyat maupun asosiasi bersifat elitis. Tetap yang berlaku antara kekerabatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Persoalan kawasan harus ditangani oleh sesuatu tubuh yang lebih independen dari kepentingan yang ada di pusat dan daerah. Badan ini seharusnya bisa membahas apa tugas pemerintah pusat dan pemerintah kawasan yang paling diharapkan untuk kesejahteraan daerah. Perlu dipikirkan suatu tubuh yang otoritatif untuk menciptakan advokasi, rekomendasi kebijakan, dan pemonitoran yang mewakili orang-orang kompeten baik unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Demikianlah materi perihal Pengertian, Dampak, Kelebihan dan Kelemahan Desentralisasi yang sempat kami bawakan dan jangan lupa juga untuk menyimak materi tentang Pengertian, Dampak, Kelebihan dan Kelemahan Sentralisasi yang telah kami posting sebelumnya.

Sumber http://ilmumanajemenakuntansi.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: