Pengertian Dan Prinsip Keterbukaan

Pengertian Keterbukaan - Istilah keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka atau transparan yang berarti suatu keadaan yang tidak tertutupi, tidak ditutupi, keadaan yang tidak ada diam-diam sehingga semua orang mempunyai hak untuk mengetahui. Istilah transparansi berasal dari kata bahasa Inggris transparent yang berarti jernih, tumbuh cahaya, nyata, jelas, gampang dipahami, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesangsian atau keragu-raguan.

Keterbukaan atau transparansi menunjuk pada tindakan yang memungkinkan suatu perkara menjadi jelas, gampang dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bekerjasama dengan informasi berita, pernyataan, dan kebijakan publik. Keterbukaan diartikan sebagai keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang sanggup diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas. Sikap terbuka yakni perilaku untuk bersedia memberitahukan dan perilaku untuk bersedia mendapatkan pengetahuan atau informasi dari pihak lain.

Keterbukaan penyelenggaraan negara diharapkan untuk meningkatkan kepercayaan, dukungan, dan partisipasi masyarakat. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan, dan sudah sewajarnya mengetahui hal-hal yang akan diperuntukkan baginya. Masyarakat yang terbuka akan gampang mendapatkan perubahan dan memungkinkan kemajuan. Mereka sanggup mencar ilmu dari masyarakat lain, dan mendapatkan hal-hal gres yang mempunyai kegunaan bagi masyarakat. Sebaliknya suatu masyarakat yang tertutup akan sulit berkembang dan mengikuti keadaan dengan kemajuan.

Contoh keterbukaan sebagai warga negara yakni sebagai berikut.

• Menyatakan pendapat secara terbuka dan jujur.
• Mengemukakan tuntutan dan keinginannya tanpa rasa takut atau tertekan.
• Kesediaan memberi informasi publik kepada sesama warga negara.

Selain pada warga negara, keterbukaan juga perlu ada pada penyelenggaraan negara. Contoh keterbukaaan sebagai penyelenggara negara yakni sebagai berikut.

• Pejabat negara bersedia bertatap muka dan berbicara dengan rakyat.
• Pejabat negara bersedia memberitahukan harta kekayaannya ke publik.
• Pejabat negara bersedia memberitahukan kebijakan publik yang dikeluarkan.

Berbagai negara demokratis berusaha mewujudkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Menurut United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UNESCAP) terdapat delapan prinsip good governance, yaitu akuntabilitas (accountability), efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency), kewajaran dan inkluvisitas (equity and inclusiveness), berorientasi pada konsensus (consensus oriented), kepedulian (responsiveness), keterbukaan (transparency), supremasi aturan (rule of law), dan partisipasi (participation).

Adapun berdasarkan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) prinsip-prinsip good governance mencakup hal-hal berikut.

1. Visi strategis, yaitu bahwa para pemimpin dan masyarakat haruslah mempunyai sikap-sikap berikut. a) Perspektif yang luas dan jauh ke depan mengenai tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. b) Pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. c) Kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.
2. Akuntabilitas, yaitu bahwa para pengambil keputusan bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan.
3. Efektivitas dan efisien, yaitu bahwa proses-proses pemerintahan dan lembagalembaga bisa memakai sumber daya yang ada seoptimal mungkin untuk memperoleh hasil yang sesuai kebutuhan warga masyarakat.
4. Kesetaraan, yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
5. Berorientasi pada konsensus, yaitu bahwa pemimpin berusaha seoptimal mungkin menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh mengenai apa yang baik bagi kelompok-kelompok masyarakat.
6. Peduli pada stakeholder, yaitu bahwa lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi.
7. Keterbukaan, yaitu bahwa seluruh informasi mengenai proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi.
8. Tegaknya supremasi hukum, yaitu bahwa aturan yang termasuk di dalamnya aturan yang menyangkut HAM bersifat adil dan diberlakukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu.
9. Partisipasi masyarakat, yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai hak bunyi dalam pengambilan keputusan.

Prinsip keterbukaan menghendaki supaya penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara terbuka atau transparan, yaitu bahwa banyak sekali kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus jelas, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, tetapi segala sesuatunya baik perencanaan dan pertanggungjawabannya sanggup diketahui oleh publik.

Ada tiga alasan mengenai pentingnya keterbukaan dengan penjelasannya sebagai berikut.

1. Keterbukaan memungkinkan adanya saluran bebas setiap warga negara terhadap banyak sekali sumber informasi. Hal ini sanggup mengakibatkan warga negara mempunyai pemahaman yang jernih mengenai banyak sekali hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pada gilirannya warga negara bisa berpartisipasi aktif dalam memengaruhi agenda publik. Keterbukaan yakni prasyarat mutlak bagi adanya partisipasi yang konstruktif dan rasional.
2. Dasar penyelenggaraan pemerintahan di negara demokratis yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keberadaan pemerintah di negara demokratis dipahami sebagai pihak yang dipilih oleh rakyat untuk membuat kesejahteraan rakyat. Berbagai aturan aturan di negara demokratis semaksimal mungkin diupayakan untuk keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin bahwa jalannya pemerintahan senantiasa berada di jalur yang benar, yakni untuk membuat kesejahteraan rakyat.
3. Kekuasaan intinya cenderung diselewengkan. Pada umumnya penyelewengan kekuasaan terjadi dan semakin merajalela apabila tidak ada keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh alasannya yakni itu, negaranegara demokratis sangat menekankan pentingnya keterbukaan atau transparansi supaya tidak terjadi penyelewengan kekuasaan dan tata pemerintahan yang tidak baik.

Menurut Robert A. Dahl demokrasi sangat memerlukan adanya keterbukaan, terutama saluran bebas setiap warga negara terhadap banyak sekali sumber informasi. Ada empat unsur utama pemerintahan demokrasi, yaitu

• pemilihan umum yang bebas dan adil,
• pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab,
• jaminan hak-hak politik dan sipil, dan
• adanya suatu masyarakat demokrasi atau berkeadaban.

Keempat unsur utama demokrasi biasa disebut sebagai Piramida Demokrasi Negara yang serius mengakibatkan diri sebagai negara demokrasi tidak cukup apabila hanya terdapat pemilu yang bebas dan adil, jaminan atas hak-hak sipil dan politik, adanya masyarakat yang demokratis, tetapi harus ada pula penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Oleh alasannya yakni itu, keterbukaan merupakan keharusan supaya terwujud pemerintahan yang baik.

Sumber http://pkn-ips.blogspot.com/

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: